.webp) |
| cover |
Investigasi ini terkait dugaan pelanggaran antimonopoli pasca akuisisi Mellanox Technologies pada 2020, yang dinilai berpotensi menekan persaingan di pasar akselerator GPU global maupun domestik.
Badan pengawas pasar utama Tiongkok mengumumkan keputusan penyelidikan lebih lanjut terhadap NVIDIA atas pelanggaran antimonopoli setelah penyelidikan awal.
Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (SAMR) Tiongkok, mengatakan dalam pernyataan resminya, NVIDIA telah melanggar undang-undang antimonopoli China dan keputusan tahun 2020 oleh regulator pasar terkait akuisisi Mellanox Technologies oleh NVIDIA.
"Pada tahun 2020, SAMR menyetujui akuisisi tersebut secara bersyarat setelah peninjauan antimonopoli yang dimulai pada tahun 2019. Kesepakatan tersebut tunduk pada beberapa persyaratan pembatasan karena kekhawatiran bahwa merger tersebut dapat mengecualikan atau membatasi persaingan di pasar global dan Tiongkok untuk akselerator GPU, peralatan interkoneksi jaringan khusus, dan adaptor Ethernet berkecepatan tinggi," tulis pernyataan otoritas Tiongkok tersebut di laman resminya, dilansir Selasa (16/9/2025).
Tiongkok desak AS cabut sanksi.
Di sisi lain, Tiongkok AS mendesak segera mencabut sanksi yang terus diperluas terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok. Dalam pertemuan tingkat tinggi di Madrid, Spanyol, Senin (15/9/2025) waktu setempat, delegasi Tiongkok menegaskan bahwa langkah sepihak AS berisiko mengguncang stabilitas hubungan ekonomi global yang kini berada pada titik krusial.
Delegasi kedua negara bertemu dalam forum resmi untuk membahas isu-isu ekonomi dan perdagangan. Meski berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif, Tiongkok menekankan kekhawatiran serius atas praktik unilateralisme AS. Menurut Li Chenggang, perwakilan perdagangan internasional Tiongkok sekaligus wakil menteri perdagangan, stabilitas hubungan ekonomi Tiongkok-AS bukan hanya penting bagi dua negara, melainkan menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi dunia.
"Kedua belah pihak sepenuhnya mengakui bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan Tiongkok-AS yang stabil sangat penting bagi kedua negara dan juga memiliki dampak besar pada stabilitas dan pembangunan ekonomi global," tegas Li Chenggang, dalam pernyataan resminya, dilansir Selasa (16/9/2025).
Li menegaskan bahwa gesekan dagang wajar terjadi karena perbedaan sistem ekonomi kedua negara. Namun, ia menekankan bahwa penyelesaiannya harus ditempuh melalui dialog, penghormatan terhadap kepentingan inti masing-masing, dan pencarian solusi bersama. Ia memperingatkan, tanpa prinsip saling menghormati, konflik dagang bisa merambat menjadi masalah global.
Isu TikTok menjadi sorotan utama dalam diskusi. Tiongkok menolak keras upaya politisasi dan persenjataan teknologi oleh AS. Li menegaskan, Tiongkok tidak akan mengorbankan kepentingan nasional maupun hak perusahaan hanya demi kompromi politik. Prinsip keadilan internasional, katanya, harus tetap dijunjung dalam setiap kesepakatan dagang.
"Sebagai dua negara besar dengan tingkat pembangunan dan sistem ekonomi yang berbeda, wajar bagi Tiongkok dan Amerika Serikat untuk melihat adanya gesekan dan perbedaan dalam perdagangan dan kerja sama ekonomi," tambah Li.
AS tetap memperluas sanksi terhadap entitas Tiongkok.
.webp) |
| Perwakilan perdagangan internasional Tiongkok sekaligus wakil menteri perdagangan, stabilitas hubungan ekonomi Tiongkok-AS, Li Chenggang | @gov.cn |
Meski demikian, kedua pihak berhasil mencapai kerangka konsensus dasar terkait TikTok. Kesepakatan itu mencakup perlindungan data pengguna, pengurangan hambatan investasi, dan promosi kerja sama ekonomi yang lebih luas. Kedua negara sepakat untuk melanjutkan komunikasi erat guna merinci hasil perundingan yang sudah dicapai.
Namun, di tengah upaya mencari jalan tengah, Li menyampaikan kekecewaan karena AS tetap memperluas sanksi terhadap entitas Tiongkok. Ia menilai AS melebih-lebihkan alasan keamanan nasional, menggunakan langkah intimidasi unilateral, dan melanggar norma dasar hubungan internasional. Kontradiksi itu, menurutnya, dapat merusak kepercayaan yang sedang dibangun melalui dialog.
"Tiongkok akan dengan tegas melindungi kepentingan nasional, hak dan kepentingan sah perusahaan Tiongkok, dan melaksanakan persetujuan ekspor teknologi sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Pemerintah Tiongkok juga sepenuhnya menghormati keinginan perusahaan dan mendukung mereka dalam melakukan negosiasi bisnis secara setara sesuai dengan prinsip pasar," tegas Li.
Tiongkok juga menegaskan bahwa AS tidak bisa meminta kerja sama sekaligus menekan perusahaan Tiongkok pada waktu yang sama. Li mendesak Washington memperbaiki kebijakannya, mencabut pembatasan yang dianggap keliru, serta menjaga hasil-hasil positif dari konsultasi ekonomi yang sudah ditempuh kedua pihak.
Konsensus yang dicapai adanya kepentingan bersama yang tidak bisa diabaikan. Jika kerja sama dijaga dan sanksi dicabut, hubungan ekonomi bilateral akan lebih sehat dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika tekanan sepihak berlanjut, stabilitas global yang sangat bergantung pada keseimbangan dua raksasa ekonomi ini bisa benar-benar goyang.
"Berdasarkan konsensus penting yang dicapai oleh para kepala negara dalam panggilan mereka, kedua pihak akan terus secara aktif melaksanakan hasil perundingan ekonomi dan perdagangan AS-Tiongkok sebelumnya, memanfaatkan sepenuhnya mekanisme konsultasi perdagangan Tiongkok-AS, terus meningkatkan saling pengertian, mengurangi kesalahpahaman, memperkuat kerja sama, dan berupaya mencapai lebih banyak hasil yang saling menguntungkan, sehingga menyuntikkan stabilitas yang lebih besar ke dalam hubungan ekonomi Tiongkok-AS dan ekonomi global," terang Li.
