 |
| Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala dan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Arif Satria dan Laksamana Madya TNI (Purn.) Prof. Dr. Amarulla Octavian, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 November 2025 | dok: @presdienri |
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan komitmen besar dalam pengembangan keantariksaan nasional. Kepala BRIN, Arif Satria menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada negara lain dalam peluncuran satelit.
Arif Satria merincikan langsung visi besar pembangunan bandara antariksa nasional Kepada Presiden Prabowo Subianto, yang kini telah memasuki tahap krusial, hal itu diutarakannya pada penyelenggaraan Anugerah Nurtanio Award dan Nurtanio Pringgoadisuryo Memorial Lecture (NML) 2025 di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).
"Terkait dengan kebijakan keantariksaan, kami sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden terkait persiapan pembuatan bandara antariksa. Naskah akademis sudah disusun, kajiannya, dan saat ini kami menunggu penetapan lokasi secara resmi. Kami akan mengajukan ini menjadi Proyek Strategis Nasional agar bandara antariksa segera terwujud," kata Arif Satria.
"Jika bandara antariksa ini bisa diwujudkan, tentu ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi keantariksaan Indonesia. Kalau India saja punya, maka seharusnya Indonesia juga harus punya. Memang belum banyak negara berkembang yang memiliki bandara antariksa," tambah Arif Satria.
Lebih lanjut Arif menyampaikan bahwa BRIN telah siap secara teknologi. Jika sudah memiliki bandara antariksa sendiri, khususnya yang diharapkan berlokasi di Biak, maka kita tidak perlu lagi tergantung pada negara lain. Ini akan sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia.
"BRIN sudah bisa menghasilkan satelit yang bagus, termasuk persiapan Satelit NEO-1 yang saat ini sedang dipersiapkan untuk diluncurkan pada tahun depan. Jika sudah memiliki bandara antariksa sendiri, khususnya yang diharapkan berlokasi di Biak, maka kita tidak perlu lagi tergantung pada negara lain. Ini akan sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia," ungkapnya.
Arif Satria juga mengungkapkan bahwa kajian sudah dilaksanakan secara komprehensif dan dirinya sedang mempersiapkan kunjungan langsung untuk melihat progres di lapangan.
"Kami butuh investasi besar yang melibatkan berbagai pihak. Karena itu, kami terus mendorong agar proyek ini segera ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sehingga pendanaan menjadi lebih terstruktur dan terjamin," ujarnya.
Sementara itu, Ayom Widipaminto, Direktur Fasilitasi Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), menjelaskan alasan pemilihan Biak sebagai lokasi utama, sangat strategis karena berada di dekat garis khatulistiwa, sehingga peluncuran roket jauh lebih efisien dari segi energi.
"Biak sangat strategis karena berada di dekat garis khatulistiwa, sehingga peluncuran roket jauh lebih efisien dari segi energi. Kajian ini sebenarnya sudah dimulai sejak era LAPAN dan kini akan difinalisasi oleh BRIN. China dan Rusia sejak dulu sudah menunjukkan ketertarikan ke lokasi tersebut," terang Ayom.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala dan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Arif Satria dan Laksamana Madya TNI (Purn.) Prof. Dr. Amarulla Octavian, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 November 2025.
Kepada kedua pejabat yang baru dilantik pada 10 November lalu, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa hal penting, yaitu:
1. Manfaatkan betul para periset hebat yang ada di tanah air. Saat ini terdapat sekitar 8.000 periset yang berada di bawah BRIN.
2. Maksimalkan segala bentuk inovasi dan riset dalam mendukung berbagai program prioritas nasional, khususnya di bidang:
- Teknologi, meliputi pengembangan satelit, pesawat amfibi, drone, serta teknologi sanitasi dan filter air.
- Energi, meliputi riset baterai, green fuel, serta teknologi pengolahan sampah plastik.
- Pangan, terutama pengembangan varietas unggul padi dan jagung.
Diketahui, turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
