Berita

Kemenhub Desak KAI Segera Datangkan 8 KRL Baru, Target Beroperasi 2027

Kemenhub mendesak KAI mempercepat pengadaan 8 rangkaian KRL baru untuk Jabodetabek demi memenuhi target 35 trainset pada 2027.

Kemenhub Desak KAI Segera Datangkan 8 KRL Baru, Target Beroperasi 2027
KRL (Sumber: dok. Humas PT KAI Commuter)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendesak PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI segera merealisasikan pengadaan delapan rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru untuk memperkuat layanan Commuter Line Jabodetabek. Penambahan itu masuk dalam target pengadaan 35 rangkaian baru yang diharapkan tuntas pada 2027.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menyampaikan desakan tersebut dalam diskusi bersama Forum Wartawan Perhubungan di Jakarta, Senin (26/10/2026). Menurutnya, penambahan armada mendesak mengingat kepadatan penumpang pada sejumlah layanan komuter.

Dari 35 rangkaian yang direncanakan sejak 2023, sebanyak 11 rangkaian impor dari China telah beroperasi. Sebanyak 16 rangkaian dipesan dari PT Industri Kereta Api (INKA): tujuh telah beroperasi dan sembilan masih dalam proses penyelesaian. Delapan rangkaian sisanya belum memiliki kontrak pengadaan.

Tahun 2027 merupakan target penyelesaian program 35 rangkaian KRL, bukan kepastian tanggal operasional delapan rangkaian yang belum berkontrak. Pengadaan, pemeriksaan teknis, dan uji kelaikan harus dituntaskan terlebih dahulu.

Kemenhub minta KAI segera realisasikan pengadaan 8 KRL baru

Allan menilai jumlah armada yang tersedia belum sepenuhnya mengimbangi kebutuhan angkutan penumpang KRL Jabodetabek, terutama pada jam sibuk. Ia meminta KAI mempercepat pengadaan delapan rangkaian yang belum masuk kontrak.

Pemerintah telah menyiapkan dukungan pendanaan melalui penyertaan modal negara. Karena itu, Kemenhub menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan pengadaan sarana sesuai ketentuan serta target program.

Pengadaan delapan rangkaian yang masih tertunda merupakan bagian dari rencana 35 rangkaian baru, berbeda dari wacana penambahan 30 rangkaian lainnya yang juga pernah dibahas pemerintah.

Pengadaan 35 rangkaian KRL ditargetkan tuntas pada 2027

Program pengadaan KRL yang disepakati sejak 2023 mencakup 35 rangkaian baru dan dua rangkaian retrofit dalam program terpisah. Sebagian unit telah beroperasi, sementara sebagian lainnya masih menunggu penyelesaian.

Komponen pengadaanJumlah rangkaianStatus
KRL baru dari China11Sudah beroperasi
KRL baru INKA7Sudah beroperasi
KRL baru INKA2Target beroperasi pada 2026
KRL baru INKA7Target beroperasi pada 2027
KRL baru tambahan8Belum berkontrak
Total KRL baru35Target program hingga 2027
Program retrofit2Terpisah dari 35 KRL baru

Sebanyak 11 rangkaian yang berasal dari CRRC Qingdao Sifang di China sudah beroperasi. Dari 16 rangkaian yang dipesan melalui INKA, tujuh juga sudah beroperasi. Dua lainnya ditargetkan mulai digunakan pada 2026 dan tujuh rangkaian selanjutnya pada 2027.

Sementara itu, delapan rangkaian tambahan belum memiliki kontrak. Kondisi tersebut membuat percepatan pengadaan menjadi salah satu perhatian utama Kemenhub.

Allan Tandiono soroti kepadatan penumpang Commuter Line

Kepadatan pada jam keberangkatan dan kepulangan kerja menjadi perhatian pemerintah. Penambahan jumlah rangkaian dapat membantu meningkatkan jumlah penumpang yang terangkut, tetapi harus diimbangi jadwal perjalanan dan kesiapan lintas.

Allan juga mendorong penggunaan rangkaian yang lebih panjang pada jalur padat. Upaya itu memerlukan kelayakan infrastruktur, termasuk kecukupan pasokan listrik dan fasilitas operasional.

KAI didorong operasikan KRL 12 gerbong pada 2027

Salah satu rencana peningkatan kapasitas adalah pengoperasian KRL dengan susunan 12 kereta dalam satu rangkaian atau 12 SF. Formasi yang lebih panjang dapat menyediakan kapasitas lebih besar daripada rangkaian yang lebih pendek.

Untuk mendukung pengoperasian tersebut, KAI menyiapkan kebutuhan infrastruktur kelistrikan di jalur yang memerlukan peningkatan daya. Target penerapan rangkaian 12 gerbong dibahas untuk 2027, bergantung pada kesiapan fasilitas dan pengujian.

Gardu listrik baru disiapkan untuk jalur Green Line

KAI menyampaikan rencana penambahan gardu listrik pada lintas Green Line yang melayani perjalanan Rangkasbitung, Serpong, dan Tanah Abang. Gardu tambahan diperlukan untuk mendukung kebutuhan daya pada pengoperasian kereta dengan jumlah gerbong lebih banyak.

Penyelesaian pembangunan dan pengujian infrastruktur menjadi bagian penting sebelum formasi 12 gerbong dapat diterapkan pada lintas tersebut. Peningkatan kapasitas armada dan pasokan listrik perlu berjalan seiring.

Delapan rangkaian KRL belum memiliki kontrak pengadaan

Hingga pernyataan Allan pada 26 Oktober 2026, delapan rangkaian dalam program 35 rangkaian baru belum dikontrak. Produsen serta negara asal unit tersebut belum dipastikan.

KAI perlu menyiapkan mekanisme pembelian berdasarkan kebutuhan operasional, kapasitas produksi, dan standar teknis. Kemenhub menegaskan bahwa penambahan sarana tetap harus memenuhi syarat keselamatan serta kelaikan operasi.

Kapasitas produksi industri dalam negeri juga menjadi pertimbangan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya menyebut kemampuan produksi INKA sekitar tiga rangkaian per tahun, sementara kebutuhan tambahan armada relatif besar.

Kemenhub prioritaskan kereta baru dibanding KRL bekas

Pemerintah menyampaikan preferensi terhadap pengadaan KRL baru karena mempertimbangkan umur layanan dan efisiensi operasi. Namun, rencana impor KRL bekas dari Jepang juga masih dibahas sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan sarana.

Pada 26 Oktober 2026, Kemenhub menyebut proposal impor rangkaian bekas yang diajukan KAI masih dievaluasi, terutama terkait spesifikasi teknis dan kelaikan operasi. Belum ada persetujuan final untuk rencana tersebut.

Evaluasi impor KRL bekas tidak mengubah kebutuhan KAI untuk menyelesaikan program 35 rangkaian baru yang telah direncanakan.

Anggaran pengadaan KRL didukung penyertaan modal negara

Dukungan pembiayaan pengadaan dan peremajaan KRL disiapkan melalui penyertaan modal negara atau PMN kepada KAI. Dalam penjelasan Kemenhub, alokasi yang disebut mencakup Rp2 triliun pada 2024, Rp1,8 triliun pada 2025, dan Rp1,5 triliun pada 2026.

TahunAlokasi PMN yang disebut
2024Rp2 triliun
2025Rp1,8 triliun
2026Rp1,5 triliun
TotalRp5,3 triliun

Alokasi tersebut bukan perincian harga delapan rangkaian KRL yang belum dikontrak.

Angka tersebut adalah alokasi PMN yang berkaitan dengan program pengadaan dan peremajaan secara lebih luas, bukan harga pembelian delapan rangkaian tambahan secara khusus. Penggunaan dana tetap mengikuti tahapan pengadaan dan ketentuan yang berlaku.

Kebutuhan KRL Jabodetabek terus meningkat

KRL merupakan moda transportasi utama bagi masyarakat yang bepergian dari wilayah penyangga menuju Jakarta. Pada pembahasan pengadaan Oktober 2026, kebutuhan armada aktif disebut mencapai sekitar 105 rangkaian, sedangkan ketersediaan sekitar 85 rangkaian.

Selain menambah kapasitas, KAI perlu melakukan peremajaan terhadap kereta yang telah mendekati akhir masa operasional. Penambahan rangkaian juga harus diimbangi kesiapan fasilitas perawatan, stasiun, lintas, dan kelistrikan.

Target 2027 bergantung pada penyelesaian produksi dan pengadaan

Pencapaian target keseluruhan 35 rangkaian bergantung pada rampungnya sembilan rangkaian produksi INKA serta kontrak dan pengadaan delapan rangkaian tambahan. Seluruh sarana harus melewati proses pengujian teknis sebelum melayani penumpang.

Penyiapan gardu listrik untuk formasi 12 gerbong juga merupakan bagian dari peningkatan kapasitas layanan. Karena itu, tahun target tidak dapat diperlakukan sebagai jadwal operasional pasti untuk setiap rangkaian.

Kemenhub desak delapan KRL baru segera melayani masyarakat

Kemenhub meminta KAI mempercepat delapan rangkaian yang belum dikontrak agar program 35 rangkaian baru dapat diselesaikan sesuai sasaran. Hingga Oktober 2026, 18 rangkaian baru telah beroperasi dan sembilan produksi INKA masih ditargetkan menyusul.

Target pemerintah adalah menyelesaikan program 35 rangkaian KRL baru dan dua retrofit pada 2027. Jadwal layanan delapan rangkaian tambahan akan bergantung pada proses kontrak, pengadaan, pengujian, dan kesiapan infrastruktur.