TOPIK.ID — Kementerian Keuangan kembali melakukan penyegaran struktural guna memperkuat tata kelola keuangan negara. Sebanyak 17 pejabat strategis resmi dilantik oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Auditorium Cakti Budhi Bhakti, Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.
Formasi pejabat yang dilantik mencakup 13 orang dari Direktorat Jenderal Pajak, satu orang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta tiga pejabat yang bertugas di Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Langkah pengangkatan ini menjadi pilar penting dalam konsolidasi internal untuk mengamankan stabilitas fiskal nasional.
Dalam prosesi tersebut, para pejabat mengucapkan sumpah dan janji jabatan sebagai bentuk komitmen pengabdian kepada masyarakat. Aspek integritas ditekankan sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas.
Penuntasan Target APBN
Penyelesaian target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan diletakkan sebagai prioritas utama yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Seluruh jajaran didorong untuk mengoptimalkan potensi penerimaan, pengelolaan belanja, serta pembiayaan negara dengan pendekatan yang terukur.
Koordinasi yang erat antarunit kerja di tingkat pusat maupun daerah menjadi kunci utama. Konsolidasi ini dinilai sangat krusial agar seluruh sasaran fiskal dapat direalisasikan tepat waktu.
“Diingat sekali lagi, itu adalah sumpah dan janji yang Anda sampaikan kepada Pencipta Anda, demi masyarakat Indonesia dan pembangunan Indonesia yang lebih baik. Kita tuntaskan 2026 dan siapkan pelaksanaan 2027,” tegas Menkeu dalam pelantikan.
“Kita harus menuntaskan seluruh target APBN 2026 dan pada saat yang bersamaan mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Penyelesaian target APBN 2026 menjadi tanggung jawab bersama dan kita perlu melakukan konsolidasi, baik di pusat maupun di daerah,” ujar Menkeu.
Pengukuhan Pejabat Eselon II DJP
Porsi terbesar dalam pelantikan kali ini diisi oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Para pejabat yang dikukuhkan memegang kendali vital dalam perumusan kebijakan serta pengawasan sektor perpajakan.
Berikut daftar pejabat Eselon II DJP yang resmi dikukuhkan:
- Nurbaeti Munawaroh, S.E., Ak., M.M. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal
- Rosmauli, S.H., L.L.M. sebagai Direktur Peraturan Perpajakan I
- Heri Kuswanto, S.E., Ak., M.Si. sebagai Direktur Peraturan Perpajakan II
- Irawan, Ak., M.B.T. sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penilaian
- Dr. Samingun, Ak., M.Ak. sebagai Direktur Penegakan Hukum
- Lindawaty, S.E., M.Si. sebagai Direktur Pengawasan Perpajakan
- Ir. Etty Rachmiyanthi, M.Sc. sebagai Direktur Keberatan dan Banding
- Eureka Putra, S.E., Ak., M.Sc., Ph.D. sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
- Inge Diana Rismawanti, S.E. Ak., M.F.M., Ph.D. sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
- Dr. Eddi Wahyudi, S.T., M.M. sebagai Direktur Data dan Informasi Perpajakan
- Hantriono Joko Susilo, SP.I., M.Tax. sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Dwi Astuti, S.H., M.Ec. sebagai Direktur Perpajakan Internasional
- Neilmaldrin Noor, S.E., M.Sc. sebagai Direktur Intelijen Perpajakan
Promosi Pejabat DJBC dan KSSK
Selain sektor pajak, pengisian posisi kepemimpinan juga menyasar sektor kepabeanan, cukai, serta sekretariat lembaga pengawas stabilitas sistem keuangan untuk memperkuat koordinasi lintas institusi.
Untuk jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penugasan Eselon II diberikan kepada:
- Sunaryo, S.S.T., M.M. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT
Sementara itu, posisi Direktur pada Sekretariat KSSK diisi oleh tiga perwakilan dari instansi anggota:
- Minar Iwan Setiawan dari Bank Indonesia sebagai Direktur Asesmen Perbankan dan Makroekonomi
- Rudi Sulistyo dari OJK sebagai Direktur Asesmen Industri Jasa Keuangan Nonbank
- Haghia Sophia Lubis dari LPS sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Hukum
Kehadiran pimpinan baru ini diharapkan mampu memperkokoh sinergi antarlembaga di bawah payung KSSK dalam menghadapi dinamika perekonomian nasional yang semakin kompleks.
