TOPIK.ID — Pemerintah berencana memperluas sistem pembayaran dana negara secara langsung ke rekening masyarakat. Mulai 2027, skema ini ditargetkan mencakup pembayaran uang pensiun, sementara penyaluran bantuan sosial juga didorong agar semakin banyak penerima memperoleh dana melalui rekening bank masing-masing.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rencana tersebut sebagai bagian dari pembaruan sistem perbendaharaan negara. Pemerintah ingin memangkas proses penyaluran yang masih mengharuskan sebagian masyarakat mengambil bantuan secara langsung, sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi kelompok penerima manfaat.
Penyaluran Bansos Didorong Melalui Rekening Bank
Menurut Suahasil, mekanisme transfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening individu sudah diterapkan untuk sejumlah pembayaran pemerintah. Skema tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran gaji PNS, TNI, Polri, serta tunjangan profesi guru.
Pemerintah ingin memperluas pola serupa kepada penerima bantuan sosial, termasuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sebagian penerima kedua program tersebut telah menggunakan rekening bank, tetapi masih ada masyarakat yang mengambil bantuan melalui kantor pos.
Suahasil menilai pembukaan rekening bagi penerima yang belum memilikinya dapat menjadi salah satu langkah untuk memperluas jangkauan pembayaran langsung. Dengan demikian, dana bantuan diharapkan dapat diterima melalui rekening pribadi tanpa harus melalui proses pengambilan secara langsung.
Rencana tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan inklusi keuangan. Akses terhadap rekening bank diharapkan dapat membantu masyarakat menggunakan layanan keuangan formal secara lebih luas.
Uang Pensiun Ditargetkan Dibayar Langsung pada 2027
Selain bantuan sosial, pemerintah tengah menyiapkan skema pembayaran uang pensiun langsung ke rekening masing-masing penerima. Suahasil menyebut mekanisme ini direncanakan untuk mulai dirancang pada 2027.
Dalam penerapannya, pemerintah perlu memastikan data pensiunan akurat, lengkap, dan diperbarui. Data yang sesuai diperlukan agar pembayaran dapat dikirim kepada penerima yang berhak dengan tepat.
Skema tersebut akan menjadi kelanjutan dari sistem pembayaran langsung yang selama ini digunakan untuk sejumlah kelompok penerima dana pemerintah. Namun, penerapannya tetap bergantung pada kesiapan integrasi data dan mekanisme transfer.
Pembaruan Sistem Perbendaharaan Negara
Perluasan pembayaran langsung merupakan bagian dari modernisasi operasi perbendaharaan negara atau treasury operation. Pemerintah berupaya membuat proses penyaluran dana lebih sederhana sekaligus memperkuat ketepatan pembayaran.
Meski demikian, rencana tersebut bukan berarti seluruh bantuan sosial dan uang pensiun sudah otomatis dibayarkan dengan mekanisme baru saat ini. Pemerintah masih menyiapkan sistem dan pemutakhiran data sebelum penerapannya diperluas.
Masyarakat penerima bansos maupun pensiunan perlu menunggu informasi resmi mengenai jadwal dan tata cara pelaksanaan. Keakuratan data penerima menjadi salah satu faktor utama agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai sasaran.
