Topik.id — PNS dan PPPK sama-sama masuk dalam kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi keduanya tidak memiliki pola hubungan kerja yang identik. Perbedaan tersebut mencakup status kepegawaian, masa kerja, mekanisme pengadaan, pengembangan karier, hingga skema penghasilan yang diterima selama menjalankan tugas di instansi pemerintah.
Bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi ASN, memahami perbedaan PNS dan PPPK menjadi penting sebelum menentukan jalur yang akan dipilih. Dasar utama pengaturan ASN saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang secara tegas menyebut Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Sementara itu, manajemen PPPK secara khusus diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018.
Status PNS dan PPPK Tidak Sama
Perbedaan paling mendasar terletak pada hubungan kepegawaian. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap, sedangkan PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan instansi.
Dengan status tersebut, PNS memiliki hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh kontrak tahunan. Masa pengabdiannya berlangsung sampai mencapai batas usia pensiun atau berakhir karena alasan pemberhentian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PPPK mempunyai karakter berbeda karena hubungan kerjanya didasarkan pada perjanjian. PP Nomor 49 Tahun 2018 menetapkan masa hubungan perjanjian kerja PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan serta penilaian kinerja. Perpanjangan juga mempertimbangkan pencapaian kinerja dan kesesuaian kompetensi.
Dengan demikian, status PPPK sebagai ASN tetap memiliki dasar hukum yang jelas. Perbedaan utamanya bukan pada apakah seseorang merupakan ASN atau bukan, melainkan pada bentuk hubungan kerja yang melekat pada masing-masing status.
Perbedaan Masa Kerja dan Karier
Dalam perjalanan karier, PNS memiliki sistem kepangkatan dan golongan ruang yang menjadi bagian dari manajemen kepegawaiannya. PNS juga dapat mengembangkan karier melalui penempatan, mutasi, promosi, serta pengisian jabatan sesuai persyaratan yang berlaku.
Sementara itu, PPPK tidak menggunakan pola kenaikan pangkat dan golongan seperti PNS. Posisi dan tugas PPPK berkaitan dengan jabatan yang tercantum dalam kebutuhan serta perjanjian kerja.
Artinya, jalur pengembangan karier keduanya tidak dapat disamakan begitu saja. PNS memiliki mekanisme karier yang terhubung dengan sistem kepangkatan, sedangkan PPPK lebih erat dengan jabatan, kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, serta keberlanjutan perjanjian kerja.
Batas Usia Saat Mendaftar
Batas usia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan calon pelamar. Dalam ketentuan pengadaan ASN, pelamar pada umumnya harus berusia paling rendah 18 tahun.
Untuk CPNS, batas usia pada umumnya maksimal 35 tahun ketika mendaftar. Namun, terdapat jabatan tertentu yang memiliki ketentuan khusus mengenai batas usia, termasuk jabatan tertentu di bidang medis atau peneliti yang dapat memiliki batas lebih tinggi sesuai persyaratan formasi.
Pada PPPK, rentang usia pelamar lebih fleksibel. Batas maksimal disesuaikan dengan ketentuan usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Hal ini membuat jalur PPPK dapat menjadi pilihan bagi tenaga profesional dengan pengalaman kerja yang lebih panjang, selama memenuhi persyaratan formasi dan ketentuan seleksi.
Mekanisme Seleksi Juga Berbeda
PNS dan PPPK sama-sama melalui proses seleksi, tetapi materi serta pendekatan pengukurannya memiliki perbedaan.
Pada seleksi CPNS, peserta umumnya melewati tahapan seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). SKD mencakup materi seperti Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Inteligensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi.
Sementara itu, seleksi PPPK lebih menitikberatkan pada kompetensi yang berkaitan dengan jabatan yang dibutuhkan instansi. Materi seleksi mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural sesuai ketentuan pengadaan.
Perbedaan tersebut membuat calon pelamar perlu memperhatikan persyaratan jabatan sejak awal. Pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, kompetensi, dan kesesuaian dengan kebutuhan formasi menjadi bagian penting dalam proses seleksi PPPK.
Rincian Gaji Pokok PNS
Dari sisi penghasilan, gaji pokok PNS dan PPPK menggunakan dasar regulasi yang berbeda. Gaji pokok PNS mengacu pada ketentuan mengenai gaji PNS, termasuk penyesuaian melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2024.
Berikut rincian gaji pokok PNS berdasarkan golongan:
- Golongan Ia: Rp1.685.700 – Rp2.522.600
- Golongan Ib: Rp1.840.800 – Rp2.670.700
- Golongan Ic: Rp1.918.700 – Rp2.783.700
- Golongan Id: Rp1.999.900 – Rp2.901.400
- Golongan IIa: Rp2.184.000 – Rp3.643.400
- Golongan IIb: Rp2.385.000 – Rp3.797.500
- Golongan IIc: Rp2.485.900 – Rp3.954.200
- Golongan IId: Rp2.591.100 – Rp4.125.600
- Golongan IIIa: Rp2.745.700 – Rp4.575.200
- Golongan IIIb: Rp2.903.600 – Rp4.768.800
- Golongan IIIc: Rp3.026.400 – Rp4.970.500
- Golongan IIId: Rp3.154.400 – Rp5.180.700
- Golongan IVa: Rp3.287.800 – Rp5.399.900
- Golongan IVb: Rp3.426.900 – Rp5.628.300
- Golongan IVc: Rp3.571.900 – Rp5.866.400
- Golongan IVd: Rp3.723.000 – Rp6.114.500
- Golongan IVe: Rp3.880.400 – Rp6.373.200
Rincian Gaji Pokok PPPK
Sementara itu, aturan gaji dan tunjangan PPPK tercantum dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024 yang mengubah Perpres Nomor 98 Tahun 2020. Regulasi tersebut mengatur penyesuaian gaji PPPK melalui lampirannya.
Berikut rincian gaji pokok PPPK:
- Golongan I: Rp1.794.900 – Rp2.686.200
- Golongan II: Rp1.960.200 – Rp2.843.900
- Golongan III: Rp2.043.200 – Rp2.964.200
- Golongan IV: Rp2.129.500 – Rp3.089.600
- Golongan V: Rp2.325.600 – Rp3.879.700
- Golongan VI: Rp2.539.700 – Rp4.043.800
- Golongan VII: Rp2.647.200 – Rp4.214.900
- Golongan VIII: Rp2.759.100 – Rp4.393.100
- Golongan IX: Rp2.966.500 – Rp4.872.000
- Golongan X: Rp3.091.900 – Rp5.078.000
- Golongan XI: Rp3.222.700 – Rp5.292.800
- Golongan XII: Rp3.359.000 – Rp5.516.800
- Golongan XIII: Rp3.501.100 – Rp5.750.100
- Golongan XIV: Rp3.649.200 – Rp5.993.300
- Golongan XV: Rp3.803.500 – Rp6.246.900
- Golongan XVI: Rp3.964.500 – Rp6.511.100
- Golongan XVII: Rp4.132.200 – Rp6.786.500
Angka tersebut tidak dapat dibandingkan hanya dengan melihat nominal terendah atau tertinggi. Sistem golongan PNS dan PPPK memiliki struktur serta parameter penetapan yang berbeda.
Tunjangan PNS dan PPPK
Selain menerima gaji pokok, ASN juga dapat memperoleh berbagai tunjangan sesuai jabatan, instansi, serta ketentuan yang berlaku.
PNS dapat memperoleh tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, serta komponen pendapatan lainnya sesuai kebijakan instansi. Besarannya dapat berbeda berdasarkan kelas jabatan, lokasi penempatan, serta kemampuan anggaran.
PPPK juga memiliki hak atas tunjangan sesuai ketentuan. Komponen tersebut dapat mencakup tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sesuai jabatan serta regulasi yang berlaku.
Karena itu, total penghasilan yang diterima seorang PNS maupun PPPK tidak hanya ditentukan oleh gaji pokok. Tunjangan dan komponen pendapatan lainnya juga dapat memengaruhi jumlah penghasilan bulanan.
Masa Pensiun dan Jaminan Hari Tua
UU Nomor 20 Tahun 2023 mengatur batas usia pensiun Pegawai ASN berdasarkan jabatan. Untuk pejabat pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama, batas usia pensiun ditetapkan 60 tahun. Sementara pejabat administrator dan pengawas memiliki batas usia pensiun 58 tahun. Untuk jabatan nonmanajerial, ketentuannya mengikuti aturan masing-masing jabatan fungsional atau 58 tahun bagi pejabat pelaksana.
Perbedaan lainnya terletak pada karakter jaminan setelah masa kerja berakhir. PNS memiliki skema jaminan pensiun yang telah lama menjadi bagian dari sistem kepegawaiannya. Sementara UU ASN 2023 juga memasukkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagai bagian dari hak Pegawai ASN, termasuk PPPK, dengan pelaksanaan teknis yang mengikuti ketentuan lebih lanjut.
Bagaimana Peluang PPPK Menjadi PNS?
Isu mengenai perubahan status PPPK menjadi PNS kembali menjadi perhatian setelah adanya pembahasan penataan tenaga pendidik untuk 2027.
Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza mengatakan PPPK penuh waktu didorong beralih menjadi ASN mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembahasan penataan status tenaga pendidik bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Berdasarkan data Dapodik yang disampaikan Rycko, terdapat 908.617 guru berstatus PPPK, dengan 231.246 di antaranya masih berstatus PPPK paruh waktu. PPPK paruh waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu sebagai bagian dari penataan status tenaga pendidik.
Ketentuan mengenai PPPK paruh waktu sendiri telah memiliki dasar baru melalui PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur pengadaan PPPK paruh waktu, perjanjian kerja, hak dan kewajiban, pemberhentian, serta pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK.
Namun, peluang menjadi PNS tetap melalui jalur seleksi. ANTARA melaporkan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya menyampaikan PPPK paruh waktu diarahkan menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027 tanpa tes, sedangkan peluang menjadi PNS dibuka melalui jalur seleksi.
Dengan demikian, PNS dan PPPK sama-sama merupakan bagian dari ASN, tetapi memiliki pola hubungan kerja, mekanisme karier, sistem penggajian, dan ketentuan masa kerja yang berbeda. Bagi calon pelamar, perbedaan tersebut perlu dipahami sebelum memilih formasi dan mengikuti proses seleksi yang sesuai.
