Direktur Utama PT PLN (Persero) yang baru, Suroso Isnandar, mengemban tanggung jawab besar dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Kepemimpinannya didorong untuk tidak hanya menguasai sektor kelistrikan konvensional, melainkan juga agresif mengembangkan energi terbarukan di tengah berbagai tantangan cuaca dan transisi energi.
Pengamat ekonomi dan komoditas, Ibrahim Assuabi, menyampaikan bahwa arah kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuntut PLN memperkuat diversifikasi pembangkit. Fokus utamanya mencakup akselerasi pemanfaatan energi surya lewat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) demi mencapai target kapasitas hingga 100 gigawatt sebagaimana agenda transisi energi.
“Karena PLN ini kan bukan saja bergerak di bidang energi tenaga uap, ya kemudian tenaga diesel, kemudian tenaga air, nah juga dengan energi terbarukan,” ujar Ibrahim dikutip Sabtu (17/10/2026).
Selain energi surya, Ibrahim juga menyinggung rencana strategis pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di masa mendatang. Menurutnya, rencana tersebut memerlukan kesiapan kepemimpinan yang matang dalam mengelola ragam sumber energi yang lebih kompleks.
Mitigasi Gangguan Pasokan dan El Nino
Ibrahim turut menyoroti persoalan gangguan aliran listrik yang sempat terjadi di wilayah Batam dan sebagian Jawa. Ia menilai kendala tersebut berkaitan langsung dengan tekanan terhadap kinerja pembangkit listrik tenaga air akibat fenomena kekeringan El Nino.
Situasi ini dinilai mempertegas urgensi diversifikasi energi agar keandalan sistem kelistrikan tidak bertumpu sepenuhnya pada ketersediaan air. Mengingat potensi kekeringan yang diprediksi berlangsung hingga Januari, sektor energi terbarukan didorong agar mendapat sokongan penuh.
“Ya ini kekeringan ya berarti energi terbarukan ini harus disupport habis,” katanya.
Meski demikian, efektivitas energi terbarukan dalam menyokong beban puncak saat musim kering tetap memerlukan dukungan infrastruktur teknologi, kapasitas memadai, serta ketersediaan sistem penyimpanan energi yang andal.
Peran Danantara dalam Pembiayaan Proyek
Dari sisi finansial, kebutuhan pendanaan yang besar untuk merealisasikan proyek-proyek hijau menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Ibrahim melihat kehadiran Danantara berpotensi menjadi motor penggerak pembiayaan transisi energi.
Ia mencontohkan potensi alokasi dana dari laba Danantara yang dapat disalurkan untuk mendukung proyek energi terbarukan apabila kepemimpinan baru PLN mampu merumuskan strategi investasi yang tepat.
“Danantara pun juga sudah masuk. Berarti kan membutuhkan seorang direktur utama yang menguasai tentang apa? Tentang energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini dikuasai (Dirut Suroso) kemudian dia bisa melakukan (kerja sama) dengan Danantara. Kemungkinan Danantara akan mengeluarkan dana yang cukup besar dan bisa menjadi pendukung pendanaan proyek energi terbarukan,” kata Ibrahim.
Sebagai catatan, pemerintah sebelumnya telah meresmikan program PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak pada 25 Agustus 2026, yang dimulai lewat 14 proyek di enam provinsi. Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034, langkah optimalisasi energi baru terbarukan ini diharapkan mampu berjalan selaras dengan pemeliharaan infrastruktur konvensional.
