Topik.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembaruan data penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG). Sebanyak 1.653 satuan pendidikan di seluruh Indonesia tidak lagi terdaftar sebagai penerima program tersebut.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa mayoritas sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima adalah sekolah swasta internasional, sekolah yang bekerja sama dengan institusi nasional maupun internasional, serta sekolah yang dinilai sudah mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana bos,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga: BP BUMN: Sewa Gedung Telkom oleh BGN Sesuai Harga Pasar

Sudaryono menambahkan, pemutakhiran sasaran ini merupakan hasil kerja sama BGN dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendapatkan data satuan pendidikan yang lebih komprehensif.

Pendataan tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia, yang meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya. Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan saat ini telah menerima layanan MBG.

Sementara itu, masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum mendapatkan program MBG dan akan menjadi sasaran perluasan layanan di tahap selanjutnya.

“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” jelas Sudaryono.

Baca Juga: LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai Ditargetkan Beroperasi September 2026

Menurutnya, pemutakhiran data ini penting untuk memastikan perluasan MBG dilakukan secara terukur. Ia berharap, layanan tidak hanya berfokus pada jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani, tetapi juga mempertimbangkan prioritas dan kondisi spesifik di setiap wilayah.

Sudaryono mengakui bahwa BGN menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang belum terjangkau program MBG. Ia memastikan setiap permohonan akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi dan pemetaan sebelum layanan diberikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” tutup Sudaryono.