 |
| Presiden Jokowi dalam sesi BRICS-Africa Outreach and BRICS Plus Dialogue, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 | foto: @jokowi |
Hal ini diutarakan oleh Presiden Jokowi dalam sesi BRICS-Africa Outreach and BRICS Plus Dialogue, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 yang digelar di Sandton Convention Center, Johannesburg, Republik Afrika Selatan, pada Kamis, (24/2023/2023) waktu setempat.
"Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya," tegasnya.
Presiden Jokowi menyebut segala tindak diskriminasi terhadap upaya kemajuan negara-negara berkembang harus dihilangkan dan kerja sama yang setara dan inklusif harus terus disuarakan.
"Diskriminasi perdagangan harus kita tolak. Hilirisasi industri tidak boleh dihalangi. Kita semuanya harus terus menyuarakan kerja sama yang setara dan inklusif," jelas Presiden di hadapan para pemimpin negara anggota BRICS dan sejumlah pemimpin negara lainnya.
Lebih lanjut, Presiden melihat tatanan perekonomian dunia saat ini dinilai tidak adil dengan kesenjangan pembangunan ekonomi yang semakin besar di antara negara berkembang dan negara lainnya yang mengakibatkan rakyat menderita.
Masih dari ajang KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, saya menyampaikan ajakan kepada seluruh negara berkembang untuk bersatu dan memperjuangkan hak-haknya untuk kemajuan negaranya. Untuk itu, segala tindak diskriminasi terhadap upaya kemajuan negara-negara berkembang harus… pic.twitter.com/gIaCf7PmXk
— Joko Widodo (@jokowi) August 24, 2023
"Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah," cetus Presiden.
Melihat hal itu, secara tegas Presiden Jokowi menekankan bahwa situasi tersebut harus segera diselesaikan. "Situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan," tandasnya.
Oleh sebab itu, Presiden menyampaikan bahwa negara-negara anggota BRICS dapat menjadi bagian penting untuk memperjuangkan keadilan pembangunan bagi seluruh negara di dunia.
"BRICS dapat jadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil," ujarnya.
