Xi Jinping gagas tata kelola global, kedepankan kesetaraan

Presiden Tiongkok Xi Jinping | @gov.cn

Presiden Tiongkok Xi Jinping mengagas Prakarsa Tata Kelola Global (GGI). Usulan ini bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola dunia yang lebih adil dan setara, dengan menekankan kerja sama antarnegara. Xi menegaskan bahwa hanya dengan kolaborasi sejati, dunia dapat menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memimpin Pertemuan "SCO Plus" di Tianjin, sebuah pertemuan besar yang melibatkan para pemimpin dari lebih 20 negara serta pimpinan 10 organisasi internasional. Acara ini juga tercatat sebagai pertemuan terbesar sepanjang sejarah 24 tahun berdirinya Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO).

"Tata kelola global telah sampai pada persimpangan baru. Tidak boleh ada standar ganda, dan aturan internal beberapa negara tidak boleh dipaksakan kepada negara lain," tegas Xi dalam pernyataan resminya, dilansir Selasa (2/9/2025).

GGI menjadi inisiatif global keempat yang diusulkan Xi, setelah sebelumnya meluncurkan Inisiatif Pembangunan Global, Inisiatif Keamanan Global, dan Inisiatif Peradaban Global. Keempat inisiatif ini, menurut Xi, saling melengkapi dan diarahkan untuk membangun tatanan internasional yang inklusif.

Xi merinci lima prinsip utama GGI, yaitu: kesetaraan kedaulatan, kepatuhan terhadap hukum internasional, praktik multilateralisme, pendekatan yang berpusat pada rakyat, serta fokus pada tindakan nyata. Menurutnya, prinsip ini dapat menjadi panduan bersama dalam menghadapi berbagai krisis global.

Meski dunia masih berada dalam tren sejarah yang mendorong perdamaian, pembangunan, serta kerja sama, Xi mengingatkan bahwa ancaman baru terus bermunculan. Mentalitas Perang Dingin, praktik hegemonisme, dan proteksionisme, ujarnya, tetap menjadi bayang-bayang yang menghambat kemajuan. Karena itu, tata kelola global disebutnya telah mencapai titik persimpangan baru.

Dalam konteks sejarah, Xi menyinggung peringatan 80 tahun kemenangan Perang Anti-Fasis Dunia sekaligus berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menekankan pentingnya menjaga otoritas PBB sebagai lembaga sentral yang tak tergantikan dalam tata kelola global. Semua negara, kata Xi, tanpa memandang besar kecil, kuat lemah, ataupun kaya miskin, harus diperlakukan sebagai peserta dan penerima manfaat yang setara.

Xi juga menolak keras standar ganda serta penerapan aturan internal suatu negara kepada negara lain. Ia mendesak upaya nyata untuk mempersempit kesenjangan antara Utara dan Selatan, serta memastikan kepentingan semua negara dijaga. SCO, dalam pandangan Xi, memiliki posisi strategis untuk menjadi contoh pelaksanaan GGI sekaligus menjaga stabilitas dunia.

"Tiongkok akan dengan mudah berbagi peluang pasarnya yang luas, dan terus melaksanakan rencana aksi untuk pengembangan kerja sama ekonomi dan perdagangan berkualitas tinggi dalam keluarga SCO," jelasnya.

Sejumlah pengamat mendukung gagasan ini. Kin Phea, Direktur Jenderal Institut Hubungan Internasional Kamboja, menilai SCO memberi alternatif menarik terhadap pola pikir zero-sum. 

Ia menekankan bahwa SCO menempatkan solidaritas di atas supremasi serta pertumbuhan bersama di atas keuntungan sepihak, sebuah pendekatan yang jarang ditemui di kancah global.

Dalam hal kerja sama ekonomi, Xi menegaskan bahwa Tiongkok akan terus membuka pasarnya bagi negara anggota SCO. Saat ini, investasi Tiongkok di kawasan tersebut telah melampaui 84 miliar dolar AS.

Sementara perdagangan tahunan mencapai lebih dari 500 miliar dolar AS. Ia juga mendorong kerja sama dalam teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan, serta mengundang negara lain berpartisipasi dalam proyek Stasiun Penelitian Bulan Internasional.