 |
| Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong | dok: ekon/Haryo Limanseto |
Kerja sama ekonomi digital antara Indonesia dan Singapura memasuki babak baru. Dalam upaya menyelaraskan diri dengan perkembangan global yang pesat, kedua negara sepakat untuk meninjau kembali prinsip-prinsip dasar perdagangan digital di kawasan ASEAN.
Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Singapura, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong, Selasa (18/11/2025).
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) melaporkan pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama ekonomi, integrasi kawasan, serta kolaborasi strategis dalam menghadapi perkembangan perdagangan global dan ekonomi digital. Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk mendorong kemitraan yang lebih erat.
"Dalam diskusi, kedua pihak bertukar pandangan mengenai dinamika kawasan, termasuk perkembangan di ASEAN, CPTPP, dan peluang kerja sama dengan Gulf Cooperation Council (GCC). Indonesia menegaskan komitmen untuk terus memajukan proses aksesi pada CPTPP, sementara Singapura menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tersebut," tulis Kemenko Perekonomian dalam laporan resminya, Selasa (18/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut turut dibahas mengenai perkembangan SiJORI Singapura, Johor (Malaysia), dan Indonesia. Meskipun konsep tersebut bukan hal baru, kedua negara melihat perlunya memperluas peluang kerja sama yang melibatkan Singapura, Johor (Malaysia), dan Indonesia secara lebih seimbang. Diskusi informal yang sebelumnya dilakukan di Malaysia juga menunjukkan potensi untuk mengembangkan proyek bersama di kawasan SiJORI guna memperkuat konektivitas dan integrasi ekonomi antar mitra.
Pertemuan turut menyoroti pentingnya pengembangan digital trade principles sebagai langkah awal menuju arsitektur ekonomi digital kawasan. Indonesia dan Singapura sepakat bahwa ASEAN perlu mulai melakukan peninjauan prinsip-prinsip dasar perdagangan digital sebagai tahap awal sebelum memasuki perumusan aturan yang lebih komprehensif.
Pendekatan bertahap seperti yang diterapkan Uni Eropa dipandang efektif untuk membangun keselarasan kebijakan di kawasan. Indonesia berharap proses penjajakan cakupan dapat dimulai tahun depan seiring meningkatnya urgensi penguatan fondasi ekonomi digital.
Selain itu, Menko Airlangga menyampaikan perkembangan perjanjian ekonomi digital Indonesia–Uni Eropa yang kini telah mengadopsi standar tinggi dan sejalan dengan arah pengembangan perjanjian digital ASEAN. Kedua pihak berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga keselarasan standar dan meningkatkan interoperabilitas regulasi digital lintas kawasan.
Kedua Menteri juga membahas pentingnya memulai penjajakan cakupan (scoping) terkait prinsip-prinsip perdagangan digital. Untuk itu, pembahasan teknis diharapkan dapat diselesaikan terlebih dahulu sehingga kedua negara memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai arsitektur ekonomi digital yang ingin dibangun.
"Kerangka tersebut kemudian dapat menjadi dasar dalam merumuskan prinsip-prinsip perdagangan digital secara lebih terarah. Upaya ini diharapkan mulai menunjukkan progres pada tahun mendatang, sekaligus memastikan bahwa proses pengembangan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) berjalan dengan landasan yang solid dan terstruktur," ungkap dalam laporan itu.
Isu perkembangan aset kripto turut dibahas, mengingat tingginya adopsi oleh generasi muda serta pengakuan beberapa yurisdiksi internasional terhadap instrumen tersebut. Pada akhir pertemuan, kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat komunikasi, termasuk melibatkan otoritas keuangan terkait guna memperdalam kerja sama dalam isu-isu strategis.
"Indonesia juga menyampaikan minat untuk bergabung dalam Forum FIT, dan Singapura menyatakan kesiapan memberikan dukungan dalam proses tersebut. Kedua Menteri menegaskan pentingnya koordinasi dan keputusan tingkat tinggi untuk mempercepat berbagai agenda kerja ekonomi bilateral dan regional," tutup dalam laporan resmi tersebut.
