Rujuk di Malaysia, Tiongkok tangguhkan sanksi untuk entitas AS

cover | dok: gov.cn

Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan penangguhan sementara tindakan balasan terhadap lima anak perusahaan Hanwha Ocean yang memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini akan berlaku selama satu tahun, dalam upaya meredakan ketegangan perdagangan antara Beijing, Seoul, dan Washington, Senin (10/11/2025).

Penangguhan tersebut merupakan bagian dari keputusan strategis pemerintah Tiongkok setelah Amerika Serikat mengumumkan penangguhan penerapan investigasi berdasarkan Pasal 301 terhadap sektor maritim, logistik, dan industri perkapalan China. Investigasi itu sebelumnya dinilai Tiongkok sebagai langkah proteksionis yang dapat mengganggu rantai pasok global di sektor strategis tersebut.

Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan Tiongkok menegaskan bahwa penangguhan sanksi dimulai efektif pada hari yang sama dengan pengumuman. Meski bersifat sementara, kebijakan ini diharapkan dapat membuka ruang dialog dan kerja sama yang lebih konstruktif antara pihak-pihak terkait dalam industri perkapalan internasional.

"Penangguhan tindakan balasan selama satu tahun terhadap lima anak perusahaan Hanwha Ocean yang terkait dengan AS, perusahaan pembuat kapal terkemuka dari Republik Korea," tulis dalam pengumuman tersebut.

Kelima anak perusahaan Hanwha Ocean yang kini mendapat penangguhan adalah Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC, dan HS USA Holdings Corp. Sebelumnya, perusahaan-perusahaan ini termasuk dalam daftar entitas yang dikenai tindakan balasan oleh Beijing pada 14 Oktober 2025.

Hanwha Ocean, sebagai salah satu perusahaan galangan kapal terbesar di Korea Selatan, diketahui memiliki hubungan bisnis yang signifikan dengan industri perkapalan Amerika Serikat dan berbagai mitra di Asia. 

Dengan adanya penangguhan ini, operasi lintas batas yang melibatkan anak perusahaan di AS diperkirakan akan berjalan lebih lancar tanpa hambatan kebijakan sementara waktu.

Kementerian juga menekankan bahwa langkah ini merupakan 'tindakan timbal balik yang proporsional' menunjukkan kesediaan Tiongkok untuk merespons secara seimbang terhadap kebijakan perdagangan AS. 

"Langkah itu diambil setelah keputusan AS untuk menangguhkan, selama satu tahun, penerapan tindakan investigasi Pasal 301 yang ditujukan pada sektor maritim, logistik, dan pembuatan kapal China," ungkap dalam pengumuman itu.

Pemerintah Beijing berharap keputusan ini menjadi awal dari upaya bersama menuju stabilitas dan keseimbangan di sektor maritim global.

Meskipun hanya berlaku selama satu tahun, kebijakan ini membuka peluang bagi perundingan yang lebih konstruktif untuk menghindari eskalasi baru dalam hubungan ekonomi ketiga negara.

"Tindakan penanggulangan diberlakukan oleh kementerian perdagangan pada 14 Oktober 2025," tutup dalam pengumuman resmi Kementerian Perdagangan Tiongkok.

Selain itu, Tiongkok juga mengumumkan penangguhan biaya pelabuhan khusus untuk kapal-kapal AS, hal itu diumumkan Kementerian Perhubungan Tiongkok pada hari Senin (10/11/2025).

Penangguhan biaya pelabuhan khusus selama satu tahun untuk kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan, organisasi, dan individu AS.

Penghentian biaya tersebut berlaku efektif pukul 1:01 siang pada hari Senin, kebijakan ini sejalan dengan konsensus yang dicapai selama perundingan ekonomi dan perdagangan Tiongkok-AS baru-baru ini di Kuala Lumpur, Malaysia.