Tiongkok atur investasi, prioritaskan industri modern

Pabrik United Aircraft di Harbin, Provinsi Heilongjiang, Tiongkok Timur Laut | dok: @chinascio

The State Council Information Office of China (SCIO), Kantor Informasi Dewan Negara Tiongkok melaporkan perencana ekonomi tertinggi Tiongkok merilis peraturan percobaan untuk memperkuat evaluasi dan pengelolaan alokasi dana investasi pemerintah. Kebijakan ini diumumkan pada Senin sebagai upaya meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik. Fokus utama diarahkan pada dukungan strategi nasional dan penguatan industri modern.

Ketentuan tersebut bertujuan memastikan dana investasi pemerintah dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah ingin mendorong peningkatan industri, mempercepat inovasi teknologi, serta menumbuhkan kewirausahaan. Dana negara diharapkan menjadi penggerak utama transformasi ekonomi berkualitas tinggi.

Peraturan ini dikeluarkan oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC). Aturan tersebut menekankan pentingnya evaluasi alokasi dana agar sejalan dengan kebijakan industri nasional. Pendekatan ini diarahkan untuk mendukung pembangunan sistem industri modern yang berdaya saing.

"Dikeluarkan oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), peraturan ini menyoroti peran evaluasi alokasi dalam mengarahkan dana investasi pemerintah agar selaras dengan kebijakan industri nasional dan mendukung pengembangan sistem industri modern," tulis SCIO dalam laporan resminya, seperti dilansir topik.id, Selasa (13/1/2026).

NDRC juga menyerukan penguatan koordinasi antara dana tingkat nasional dan daerah. Sinergi ini dinilai penting untuk mendukung strategi nasional utama dan sektor-sektor kunci. Perhatian khusus diberikan pada area lemah yang belum mampu dipenuhi oleh mekanisme pasar.

Kriteria evaluasi difokuskan pada kinerja dana dalam mendukung strategi nasional. Indikatornya mencakup pengembangan kekuatan produktif baru, inovasi teknologi, komersialisasi riset, serta penyediaan modal jangka panjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi salah satu tolok ukur.

"NDRC menyatakan bahwa hasil evaluasi akhir akan dikomunikasikan kepada pemerintah tingkat provinsi, departemen terkait, entitas yang dievaluasi, dan lembaga keuangan terkait. Hasil tersebut akan dirilis melalui sistem registrasi," ungkap laporan SCIO kembali.

Indikator tambahan menilai keselarasan investasi dengan strategi regional dan prioritas nasional. Evaluasi juga mencakup efisiensi pemanfaatan kapasitas dan efektivitas implementasi kebijakan. Hasil evaluasi akan disampaikan kepada pemerintah daerah, lembaga terkait, dan institusi keuangan.

Selain itu, NDRC bersama tiga departemen lain menerbitkan pedoman baru alokasi dana investasi. Dokumen ini mewajibkan fokus pada investasi tahap awal, teknologi canggih, serta melarang praktik berisiko seperti peningkatan utang terselubung. Para ahli menilai kebijakan ini akan mengefisienkan dana fiskal dan menyehatkan industri investasi pemerintah.

"Dokumen tersebut secara eksplisit melarang dana investasi pemerintah dari serangkaian kegiatan investasi, seperti meningkatkan utang pemerintah daerah melalui cara terselubung, terlibat dalam investasi ekuitas yang diperdagangkan secara publik kecuali dalam keadaan tertentu atau terlibat dalam transaksi berjangka atau derivatif lainnya, dan memberikan jaminan untuk perusahaan atau proyek," tutup SCIO dalam laporan tersebut.