Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai hambatan dalam mewujudkan target emisi nol bersih atau net zero emission. Berbagai kendala tersebut mencakup keterbatasan anggaran hingga minimnya kemampuan teknis dalam menghitung emisi karbon.
Kondisi ini membuat upaya pengurangan emisi di lingkungan kampus belum dapat berjalan secara optimal. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Senior Analyst Climateworks Centre, Monash Sustainable Development Institute, Fikri Muhammad.
Fikri memaparkan hasil kajian terkait transformasi perguruan tinggi menuju emisi nol bersih melalui panduan Net Zero Campus. Riset ini melibatkan analisis data sekunder dari sekitar 60 perguruan tinggi, konsultasi mendalam bersama 28 institusi, serta diskusi kelompok terfokus.
Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak institusi pendidikan tinggi yang telah menginisiasi langkah-langkah ramah lingkungan. Kendati demikian, berbagai upaya tersebut belum terkoordinasi secara optimal dan belum sepenuhnya berorientasi pada penurunan emisi gas rumah kaca.
“Kita lihat inisiatif, sebenarnya inisiatifnya sangat banyak, dan sudah dilakukan. Mungkin pertanyaannya adalah mengapa ini belum terkoordinasi,” ujar Fikri dalam acara peluncuran panduan Net Zero to Campus di Gedung D Kemdiktisaintek, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026).
Berikut adalah lima tantangan utama yang dihadapi perguruan tinggi di Indonesia dalam mewujudkan target emisi nol bersih.
1. Prioritas Kampus Masih Berbeda-beda
Tantangan pertama bersumber dari perbedaan prioritas di setiap institusi. Kampus dengan sumber daya yang terbatas harus lebih dulu mengalokasikan perhatian untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti penyediaan fasilitas belajar, pembangunan gedung, hingga pembayaran gaji tenaga pengajar dan staf.
Dalam situasi tersebut, program penurunan emisi karbon belum selalu menjadi fokus utama. Di sisi lain, perguruan tinggi juga dihadapkan pada kebutuhan untuk mendongkrak daya saing, termasuk melalui pemeringkatan kampus.
“Jadi banyak perguruan tinggi yang masih memfokuskan hal-hal yang sifatnya lebih primer,” kata Fikri.
Menurutnya, berbagai prioritas itu harus diselaraskan dengan agenda emisi nol bersih. Dengan cara ini, program keberlanjutan tidak sekadar mendongkrak peringkat institusi atau menekan biaya operasional, melainkan turut serta mengurangi emisi karbon.
2. Pemahaman tentang Emisi Nol Bersih Belum Merata
Hambatan kedua berkaitan dengan tingkat pemahaman mengenai konsep emisi nol bersih di lingkup internal kampus yang dinilai belum merata. Fikri menilai gagasan ini belum sepenuhnya terinternalisasi dengan baik di kalangan pimpinan maupun pelaksana operasional.
“Pada akhirnya karena di level pimpinan belum mengerti secara penuh, akhirnya juga tidak ada komitmen di atas. Belum jadi prioritas,” jelasnya.
Situasi tersebut berdampak langsung pada kelangsungan program dekarbonisasi. Tanpa adanya dukungan penuh dari pucuk pimpinan, inisiatif keberlanjutan terancam kekurangan sokongan yang memadai.
Hal serupa turut dijumpai pada tataran operasional. Sebagai contoh, program pengelolaan sampah dengan metode 3R tidak akan membuahkan hasil maksimal tanpa kesadaran sivitas akademika dalam memilah sampah secara tepat.
“Kalau civitas akademikanya ini tidak paham misalnya melakukan pemilahan yang baik, ya akhirnya programnya juga tidak maksimal,” tuturnya.
3. Kemampuan Teknis Menghitung Emisi Masih Terbatas
Permasalahan ketiga menyangkut keterbatasan penguasaan teknis institusi pendidikan tinggi untuk menyusun perumusan strategi penurunan emisi. Fikri menuturkan bahwa beberapa keahlian spesifik yang diperlukan meliputi inventarisasi gas rumah kaca, penghitungan karbon, hingga pemodelan emisi nol bersih.
Keahlian tersebut krusial guna memetakan sumber emisi dari aktivitas harian kampus sekaligus merumuskan langkah mitigasi yang tepat. Tanpa kompetensi tersebut, perguruan tinggi akan menemui kendala dalam merancang strategi dekarbonisasi yang terarah.
“Ini terutama terkait dengan inventarisasi GRK, pemodelan emisi nol bersih, emission accounting, padahal ini adalah komponen yang paling penting untuk menghasilkan perencanaan yang lebih informed,” jelas Fikri.
4. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Pendanaan
Aspek pembiayaan menjadi tantangan keempat yang tidak kalah penting. Pelaksanaan program pengurangan emisi menuntut ketersediaan finansial yang memadai, khususnya guna membiayai transisi operasional serta pembangunan infrastruktur hijau.
Fikri berpandangan bahwa perguruan tinggi memerlukan skema insentif serta penguatan kapasitas dalam mengelola unit bisnis kampus. Langkah ini dinilai mendesak agar agenda dekarbonisasi tidak memicu lonjakan biaya pendidikan bagi mahasiswa.
“Jangan sampai hal yang target mendekarbonisasi kampus ini implikasinya ke peningkatan biaya kuliah. Itu jangan sampai terjadi seperti itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengembangan lini bisnis di lingkungan kampus akan memberikan alternatif pemasukan untuk mendanai program keberlanjutan tanpa harus membebani mahasiswa secara finansial.
5. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Tidak Sama
Kendala kelima berhubungan dengan variasi kewenangan finansial di tiap institusi. Berdasarkan paparannya, ragam bentuk pengelolaan kampus seperti PTN-BH, PTN-BLU, PTN Satker, serta PTS memiliki otoritas yang berbeda dalam mengatur keuangan.
Perbedaan tersebut secara langsung memengaruhi keleluasaan kampus dalam menyusun proyeksi pendapatan, merumuskan pos pengeluaran, serta mengalokasikan dana bagi program ramah lingkungan. Fikri menyebutkan bahwa PTN-BH dan PTS mempunyai keleluasaan yang lebih besar di sektor ini.
“PTN-BH dan PTS ini menjadi perguruan tinggi yang memiliki otoritas yang lebih luas dalam mengelola keuangannya,” ungkapnya.
Sementara itu, institusi dengan keterbatasan wewenang keuangan memerlukan pendekatan serta strategi khusus yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing.
Guna mengatasi berbagai kendala tersebut, panduan Net Zero Campus merekomendasikan tiga pilar utama, yakni pengembangan kapasitas, pelaksanaan proyek percontohan, serta penguatan aspek kebijakan dan kelembagaan.
Peningkatan kapasitas ditujukan untuk mendongkrak pemahaman seputar emisi nol bersih, kemampuan akuntansi karbon, pemodelan, hingga diversifikasi sumber pendanaan.
Di sisi lain, proyek percontohan diharapkan bisa menjadi jembatan bagi kampus yang sudah berpengalaman untuk membimbing institusi lain yang baru merintis program dekarbonisasi.
“Kita lihat banyak perguruan tinggi yang sebenarnya sudah cukup baik, sudah sangat baik, dan bisa menjadi mentor untuk perguruan tinggi yang ingin memulai,” kata Fikri.
Dari segi regulasi, penyusunan peta jalan sektor pendidikan tinggi menuju emisi nol bersih dinilai mendesak. Rekomendasi kajian juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan dengan aksi iklim nasional, termasuk penyediaan indikator ukur serta insentif penunjang.
Fikri menaruh harapan agar kajian tersebut mampu menjadi fondasi awal dalam mengoptimalkan kontribusi dunia perguruan tinggi terhadap pencapaian target emisi nol bersih di Tanah Air.
