Topik.ID — Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui penerapan Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN) masih menghadapi sejumlah persoalan akurasi. Model matematis yang digunakan untuk memetakan kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih memiliki inclusion-exclusion error sekitar 23%, meski tingkat kesalahan tersebut telah menurun dibandingkan tahap awal.

Direktur Metodologi dan Sains Data BPS Setia Pramana mengatakan perbaikan kualitas DTSEN menjadi pekerjaan berkelanjutan karena data sosial ekonomi masyarakat terus berubah. Akurasi basis data tersebut dinilai penting mengingat pemerintah menggunakannya sebagai salah satu fondasi dalam menetapkan sasaran berbagai program, termasuk bantuan sosial.

Tingkat Error DTSEN Terus Menurun

Dalam Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jumat (11/9/2026), Setia menjelaskan tingkat error pada tahap awal DTSEN berada di kisaran 37%.

Angka tersebut kemudian berangsur turun hingga sekitar 23%. Kesalahan yang dimaksud mencakup kondisi ketika rumah tangga yang seharusnya masuk justru tidak tercakup, maupun sebaliknya.

BPS melihat penurunan tersebut sebagai bagian dari proses penyempurnaan model. Namun, pemerintah masih perlu melakukan perbaikan agar DTSEN mampu memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat.

Baca Juga: Pemutakhiran DTSEN Tambah 4,3 Juta KPM Baru Penerima Bansos, Pemerintah Perbaiki Data Tepat Sasaran

Sejumlah faktor menjadi penyebab kesalahan dalam proses pendataan. Mulai dari keterbatasan anggaran, kendala geografis, persoalan proses bisnis, hingga potensi penyimpangan dan elite capture. Kesalahan dalam mengelompokkan masyarakat berdasarkan desil juga dapat membuat data tidak lagi mencerminkan kondisi terkini.

DTSEN Gabungkan Tiga Basis Data Utama

DTSEN dibangun melalui integrasi Regsosek, P3KE, dan DTKS. Ketiga sumber tersebut memiliki karakteristik serta cakupan variabel yang berbeda sehingga belum sepenuhnya dapat dipadankan.

Regsosek mencakup seluruh keluarga dengan variabel kesejahteraan yang lebih lengkap. P3KE juga memiliki cakupan seluruh keluarga dan menyediakan pengelompokan desil secara nasional. Sementara DTKS hanya mencakup sekitar 48% keluarga sasaran dan memiliki variabel kesejahteraan yang lebih terbatas.

Perbedaan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam membangun satu basis data sosial ekonomi yang konsisten.

Baca Juga: Mensos Tegaskan Perubahan Desil Tidak Otomatis Hentikan Bansos, Data DTSEN Terus Dimutakhirkan

Pemutakhiran Data Dilakukan Lewat Tiga Jalur

BPS bersama Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga lainnya terus memperbarui DTSEN melalui beberapa sumber. Pertama, data administratif kementerian/lembaga dapat digunakan untuk memperbaiki informasi keluarga sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Kedua, pemerintah memanfaatkan Susenas untuk memperoleh gambaran sosial ekonomi rumah tangga secara lebih komprehensif. Data ini juga mendukung pengembangan model Proxy Means Testing (PMT) untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat.

Ketiga, Sensus Ekonomi 2026 turut menjadi sumber pemutakhiran informasi keluarga dan kondisi sosial ekonomi.

Jumlah catatan keluarga dalam DTSEN sendiri bertambah dari 93.025.360 pada 3 Februari 2025 menjadi 95.980.577 pada 10 Juli 2026, atau meningkat sekitar 3,18%.

BPS menilai pembaruan tersebut diperlukan karena kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu. Dalam pemodelan DTSEN, pengeluaran menjadi salah satu indikator penting untuk menentukan peringkat kesejahteraan karena data pendapatan masyarakat belum tersedia secara memadai.