Topik.ID — Inflasi Indonesia masih berada dalam rentang yang terkendali, tetapi tekanan harga pangan berpotensi meningkat hingga akhir 2026. Kondisi cuaca ekstrem akibat El Nino, gangguan distribusi, serta kenaikan harga energi global menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Agustus 2026 sebesar 0,21% secara bulanan dan 3,19% secara tahunan. Sementara itu, inflasi tahun kalender Januari-Agustus mencapai 1,86%. Di tengah angka tersebut, kelompok volatile food justru mencatat inflasi 0,88% secara bulanan dan 4,06% secara tahunan.
El Nino Mulai Menjadi Risiko bagi Harga Pangan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) rata-rata Juni-Juli-Agustus 2026 berada di level 2,2 yang menunjukkan intensitas El Nino sangat kuat.
Kondisi tersebut berpotensi mengganggu produksi komoditas pangan sekaligus meningkatkan kebutuhan energi untuk pendinginan. Sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan beras menjadi penyumbang utama inflasi pangan pada Agustus.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini di tingkat daerah. Menurutnya, respons terhadap tekanan harga harus disesuaikan dengan karakteristik risiko masing-masing wilayah, terutama daerah yang menghadapi kekeringan dan gangguan distribusi.
Pemerintah Tambah Stok Beras untuk Jaga Harga
Dari sisi pasokan, pemerintah memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hingga 7 September 2026, penjualan beras SPHP telah mencapai 758 ribu ton atau 91,55% dari alokasi 828 ribu ton.
Pemerintah kemudian menambah alokasi beras SPHP medium sebanyak satu juta ton untuk periode Oktober-Desember. Langkah tersebut ditujukan agar pasokan beras dengan harga terjangkau tetap tersedia hingga penghujung tahun.
Selain SPHP, bantuan pangan beras untuk periode Juli-September juga disiapkan sebanyak 997,2 ribu ton bagi 33,24 juta penerima. Masing-masing penerima mendapatkan 10 kilogram beras setiap bulan.
TPID Perlu Bergerak Lebih Cepat
Bhima menilai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu memiliki kemampuan mendeteksi gangguan pasokan sejak awal. Dengan sistem peringatan dini yang lebih kuat, pemerintah daerah dapat segera mengarahkan anggaran dan intervensi ke wilayah yang mengalami tekanan produksi atau distribusi.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan barang dan kelancaran distribusi. Pemantauan stok beras, cabai, dan daging ayam perlu dilakukan secara berkala agar kekurangan pasokan tidak berubah menjadi lonjakan harga.
Intervensi pasar murah, subsidi distribusi, hingga bantuan sosial tepat sasaran dapat digunakan ketika harga kebutuhan pokok mulai meningkat. Kebijakan tersebut penting untuk menjaga konsumsi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Harga Minyak di Atas US$100 Jadi Risiko Tambahan
Risiko inflasi tidak hanya berasal dari pangan. Harga minyak mentah Brent yang berada di sekitar US$105 per barel turut meningkatkan potensi tekanan dari sektor energi.
Kenaikan harga energi dapat meningkatkan biaya transportasi dan logistik yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga barang. Karena itu, Bhima mendorong percepatan transisi energi agar perekonomian tidak terlalu bergantung pada fluktuasi minyak dunia.
Pemerintah dan BI sendiri terus menggunakan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pemerintah juga menyiapkan sekitar Rp17 triliun untuk bantuan beras bagi 33,2 juta keluarga miskin atau kurang mampu pada triwulan IV-2026.
Dengan kombinasi penguatan pasokan, respons daerah yang lebih cepat, perlindungan sosial, dan pengendalian energi, tekanan inflasi diharapkan tetap terkendali sekaligus tidak mengganggu daya beli dan momentum pertumbuhan ekonomi.
Ikuti Topik.ID
Tambahkan ke sumber pilihan di Google 
Ikuti di Google News 
