Topik.id — Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan strategi yang lebih luas daripada sekadar penyaluran kredit. Penguatan kapasitas pelaku usaha, pemanfaatan teknologi digital, kelembagaan koperasi, serta akses pasar menjadi faktor penting agar UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan berkembang secara berkelanjutan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo menilai pembiayaan harus berjalan beriringan dengan pendampingan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, kolaborasi antarpelaku usaha melalui koperasi juga dapat membantu membangun bisnis yang lebih kuat dan membuka peluang layanan keuangan terintegrasi.
Kesenjangan Literasi Keuangan Masih Menjadi Tantangan
Drajad menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri acara Celebrating Achievement, Strengthening Partnerships di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Ia menyoroti perbedaan tingkat inklusi dan literasi keuangan Indonesia berdasarkan data S&P 2025.
Tingkat inklusi keuangan tercatat mencapai 93,61%, sedangkan literasi keuangan baru sebesar 69,57%. Selisih tersebut menunjukkan bahwa kemudahan mengakses layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti pemahaman untuk memanfaatkannya secara optimal.
Drajad juga menekankan pentingnya peningkatan keterampilan digital. Hampir 70% pekerjaan pada 2030 diperkirakan membutuhkan kemampuan digital, sementara sekitar 52% tenaga kerja Indonesia memiliki pendidikan SMP atau lebih rendah.
Pemerintah menetapkan empat prioritas pengembangan UMKM, yakni memperluas model pengembangan komoditas yang berhasil, menghubungkan pembiayaan dengan produksi dan pasar, meningkatkan literasi keuangan berbasis data digital, serta memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pemilik usaha dan pekerja.
OJK Dorong Penguatan BPR dan BPD
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyebut Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) berperan penting dalam menjangkau UMKM di daerah.
Menurut Dicky, pemanfaatan teknologi, pendampingan, serta metode penilaian kredit yang sesuai dengan kondisi usaha diperlukan untuk memperluas pembiayaan. Alternatif penilaian kredit atau credit scoring dapat membantu lembaga keuangan mengukur kemampuan pelaku usaha secara lebih akurat.
Pembiayaan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan siklus bisnis UMKM, dengan biaya yang wajar agar penggunaannya lebih efisien.
Promise to Impact Jangkau Puluhan Ribu UMKM
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin C. Singh menegaskan pengembangan UMKM perlu menggabungkan akses keuangan, digitalisasi, inovasi, penguatan rantai nilai, dan perbaikan kondisi kerja.
Melalui program Promise to Impact, ILO bersama OJK dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memfasilitasi akses kredit dan tabungan formal bagi 25.378 UMKM hingga September 2026. Nilai akses keuangan yang tercatat mencapai Rp584,3 miliar.
Lebih dari 2.300 pengusaha mengikuti pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan, dengan lebih dari 40% peserta perempuan. Program ini juga mendukung tiga rantai nilai, yakni susu sapi, minyak nilam, dan rumput laut.
Digitalisasi sektor susu sapi di Pangalengan telah menjangkau 2.054 peternak, dengan 1.046 di antaranya memperoleh pembiayaan Rp29,4 miliar. Sementara itu, rantai nilai minyak nilam Aceh mendukung ekspor 32 ton senilai sekitar Rp30 miliar ke Prancis.
Di Sulawesi Selatan, ekosistem digital rumput laut melibatkan 650 petani. Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas pembiayaan sekaligus meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing UMKM.
