Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong meminta seluruh pihak menghormati komitmen dalam kontrak perdagangan gas menyusul keputusan Indonesia memangkas ekspor gas alam ke negara tersebut mulai Sabtu (24/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan Wong dalam konferensi Partai Aksi Rakyat (PAP) di Singapura, Minggu (25/10/2026). Ia menegaskan bahwa pasokan gas antara kedua negara diatur melalui kontrak komersial yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.
“Pasokan gas tersebut dilindungi kontrak komersial. Kami mengharapkan semua pihak memenuhi komitmennya,” kata Wong, Minggu (25/10/2026).
Wong menambahkan bahwa perusahaan importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan perjanjian yang berlaku.
“Importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut,” lanjutnya.
Menurut Wong, Singapura telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menghadapi risiko gangguan pasokan energi. Salah satunya melalui pembangunan fasilitas impor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).
Fasilitas tersebut memungkinkan Singapura memperoleh pasokan gas dari berbagai negara tanpa sepenuhnya bergantung pada jaringan pipa dari Indonesia.
Indonesia alihkan pasokan gas untuk kebutuhan domestik
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengonfirmasi pengurangan ekspor gas alam ke Singapura mulai 24 Oktober 2026.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan bahwa pengurangan tersebut mencapai sekitar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD), yang berasal dari wilayah Natuna dan Sumatera.
“Mulai hari ini (Sabtu 24/10), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD,” ujar Djoko.
Pasokan gas yang sebelumnya dialokasikan untuk ekspor tersebut dialihkan guna memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, terutama pembangkit listrik.
Gas dari Natuna diprioritaskan untuk mendukung pasokan listrik di wilayah Batam melalui jaringan pipa West Natuna Transportation System (WNTS).
Sementara itu, gas dari Sumatera dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik di Batam, Bintan, dan Sumatera melalui jaringan pipa Transportasi Gas Indonesia (TGI).
Pengurangan ekspor tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan pemanfaatan sumber daya energi bagi kebutuhan domestik.
Singapura pastikan pasokan gas tetap mencukupi
Otoritas Pasar Energi Singapura atau Energy Market Authority (EMA) menyatakan bahwa pengurangan ekspor gas dari Indonesia mencakup kurang dari 2 persen total kebutuhan gas harian negara tersebut.
Menurut EMA, pengurangan pasokan setara dengan 17 BBTUD selama 18 hari. Sementara itu, kebutuhan gas Singapura mencapai lebih dari 1.000 BBTUD setiap hari.
“Jumlah tersebut kurang dari 2% dari total kebutuhan gas harian kami yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD,” demikian keterangan EMA.
Otoritas energi Singapura memastikan telah menyiapkan rencana untuk mengantisipasi gangguan pasokan, termasuk meningkatkan impor LNG dari sumber lain.
“Singapore GasCo secara operasional siap mengimpor lebih banyak gas alam cair (LNG) kapan saja,” ujar EMA.
Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri Singapura Tan See Leng juga menyatakan bahwa negaranya masih memiliki pasokan gas yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Menurut Tan, pengurangan pasokan dari Indonesia diperkirakan tidak memberikan dampak besar terhadap harga listrik Singapura dalam jangka pendek.
Ia menjelaskan bahwa harga gas global merupakan faktor yang lebih besar dalam menentukan biaya pembangkitan listrik dibandingkan pengurangan pasokan sementara dari Indonesia.
Singapura mulai serius kaji energi nuklir
Selain membahas kontrak pasokan gas, Lawrence Wong menyinggung perlunya Singapura mengembangkan sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap gas alam.
Saat ini, sekitar 95 persen kebutuhan listrik Singapura dihasilkan menggunakan gas alam. Sebagian pasokannya diperoleh melalui jaringan pipa dari Indonesia.
Wong mengatakan pemerintah Singapura perlu mempertimbangkan sumber energi yang lebih bersih dan mampu menyediakan pasokan listrik secara berkelanjutan.
“Inilah sebabnya mengapa pihak berwenang sedang mempelajari potensi energi nuklir,” kata Wong.
Menurutnya, energi nuklir menjadi salah satu opsi yang tengah dipelajari untuk memenuhi kebutuhan listrik Singapura dalam jangka panjang.
Namun, pemerintah tetap menempatkan keselamatan sebagai pertimbangan utama sebelum mengambil keputusan mengenai pemanfaatan teknologi tersebut.
Singapura juga terus memperluas kerja sama energi dengan negara lain sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pasokan listrik.
Sementara itu, pemerintah Singapura memastikan bahwa pengurangan ekspor gas dari Indonesia belum mengganggu kecukupan pasokan energi nasional.
Meski demikian, Lawrence Wong tetap menekankan pentingnya seluruh pihak memenuhi kewajiban dalam kontrak perdagangan gas yang telah disepakati.
