BRIN ungkap data citra satelit Indonesia masih dibeli dari pihak lain

Ardi Nugraha

Indonesia masih harus mengandalkan pembelian data citra satelit dari pihak lain dengan biaya yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp475 miliar per tahun.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko | foto: @brin
Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, membutuhkan pemantauan yang cermat untuk mengelola sumber daya alamnya yang melimpah, memantau bencana alam, dan memastikan keamanan nasional. 

Salah satu alat penting dalam pemantauan ini adalah citra satelit. Sayangnya, meskipun memiliki kebutuhan yang mendesak dan vital, Indonesia masih harus mengandalkan pembelian data citra satelit dari pihak lain dengan biaya yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp 475 miliar per tahun.

Biaya sebesar Rp 475 miliar itu diungkapkan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dalam Rapat Koordinasi Nasional, Grand Design Keantariksaan, Menuju Indonesia Emas 2024  di Gedung B.J Habibie, Rabu (5/6/2024).

Pimpinan utama BRIN itu juga mengutarakan, saat ini yang sudah berkembang yaitu pemanfaatan ruang antariksa untuk telekomunikasi. Kedepannya, penginderaan jauh atau remote sensing menjadi alternatif.
"Remote sensing itu basisnya adalah citra data yang diambil dari satelit yang kita olah, dan itu yang bisa menjadi produk yang dijual kepada pengguna. Misalnya bagaimana bisa mengamati perkebunan sawit, melihat kebakaran hutan, dan mengukur sawah yang akan panen," kata Handoko dalam keterangannya di laman resmi BRIN, dikutip, Kamis (6/6/2024).
Ironisnya, kata dia, sampai saat ini kebutuhan akan data citra satelit Indonesia masih membeli dari pihak lain dengan harga mencapai 475 miliar tiap tahun. Sehingga terobosan untuk investasi membuat satelit sangat mungkin.

"Lebih baik 475 miliar itu untuk investasi bangun satelit dan jualan data. Jadi sebenarnya secara finansial tidak terlalu muluk-muluk, yang dibutuhkan minimal enam satelit remote sensing yang kombinasi berbasis optik dan juga berbasis radar," ungkapnya.

Pentingnya teknologi antariksa bagi sistem pertahanan negara.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Donny Ermawan Taufanto mendukung pentingnya teknologi antariksa bagi sistem pertahanan negara.

"Teknologi antariksa seperti pemanfaatan satelit komunikasi, satelit penginderaan jauh, dan satelit navigasi sangat penting dalam mendukung operasi-operasi militer, misalnya di Papua. Selama ini kita masih menggunakan satelit asing," jelasnya.

"Ke depannya, kami berharap kita memiliki satelit sendiri sehingga kerahasiaan data dapat kita utamakan," harapnya.

Lebih jauh Donny berharap BRIN juga dapat berkontribusi dalam hal dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi electronic warfare.

"Bagaimana kita bisa menjamin spektrum elektromagnetik ini dapat kita gunakan dalam misi operasi militer, namun pihak lawan tidak dapat menggunakannya, misalnya dengan electronic attack maupun electronic protection," jelasnya.

"Tidak menutup kemungkinan para separatis di Papua juga menggunakan internet dan Starlink untuk berkomunikasi ke dunia internasional. Hal ini tentunya dapat mengganggu diplomasi internasional kita," tandasnya.

Seperti diketahui, kebutuhan akan citra satelit di Indonesia sangat beragam, mulai dari pemantauan hutan, pertanian, perkotaan, hingga penanggulangan bencana. 

Citra satelit dapat memberikan informasi yang sangat detail mengenai perubahan yang terjadi di permukaan bumi, yang tidak bisa didapatkan dengan cara lain. 

Namun, untuk mendapatkan data ini, Indonesia masih bergantung pada penyedia data dari pihak lain, karena keterbatasan infrastruktur dan teknologi dalam negeri.
Apakah konten ini bermanfaat?
Dukung dengan memberikan satu kali kontribusi.

Share:
Konten berbasis data.
Kategori konten paling banyak dibaca.


News Terkini
Lihat semua
Komentar
Login ke akun RO untuk melihat dan berkomentar.

Terkini

Indeks