 |
| Tennessee | cover |
Tennessee, salah satu negara bagian di wilayah tenggara Amerika Serikat, kini menjadi sorotan karena langkah barunya terkait penggunaan media sosial (medsos) oleh anak di bawah umur. Dengan populasi terbesar ke-36 dan terpadat ke-16 dari 50 negara bagian di AS, Tennessee mengambil kebijakan yang bertujuan untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif media sosial.
Dalam undang-undang (UU) yang baru disahkan, Tennessee mengharuskan perusahaan media sosial untuk memverifikasi usia pengguna sebelum mereka dapat membuat atau mengakses akun. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa anak-anak di bawah umur hanya dapat menggunakan media sosial dengan persetujuan orang tua berlaku pada tanggal 1 Januari di Tennessee.
Verifikasi usia ini mencakup dua skenario: pertama, pada saat individu mencoba membuat akun baru; kedua, dalam waktu 14 hari setelah pengguna mencoba mengakses akun yang sudah ada. Jika perusahaan media sosial gagal memverifikasi informasi ini, mereka wajib mencegah akses pengguna ke platform tersebut.
"Mengharuskan perusahaan media sosial untuk memverifikasi persetujuan tegas dari orang tua agar anak di bawah umur menjadi atau melanjutkan sebagai pemegang akun jika individu tersebut masih di bawah umur," bunyi dari kebijakan itu yang diberi kode HB1891, dikutip Sabtu (11/1/2025).
Persetujuan orang tua menjadi syarat utama bagi anak di bawah umur untuk memiliki akun media sosial. Perusahaan media sosial harus memastikan bahwa persetujuan ini diberikan secara tegas sebelum anak di bawah umur diizinkan menggunakan platform mereka.
Menariknya, undang-undang ini juga memberikan hak kepada orang tua untuk mencabut persetujuan mereka kapan saja. Jika persetujuan dicabut, perusahaan media sosial harus segera menghentikan akses anak ke akun tersebut.
"Perusahaan media sosial harus melarang anak di bawah umur menjadi pemegang akun, atau melanjutkan sebagai pemegang akun, kecuali perusahaan media sosial tersebut memiliki persetujuan tegas dari orang tua anak di bawah umur untuk mengizinkan anak di bawah umur menjadi atau melanjutkan sebagai pemegang akun," jelasnya.
Dalam aspek privasi, undang-undang ini melarang perusahaan media sosial atau pihak ketiga untuk menyimpan informasi pribadi yang digunakan dalam proses verifikasi. Langkah ini dirancang untuk melindungi data pribadi pengguna dan mencegah penyalahgunaan.
Selain itu, perusahaan media sosial diwajibkan menyediakan alat pengawasan bagi orang tua. Alat ini memungkinkan orang tua untuk memantau aktivitas anak mereka di media sosial, termasuk mengatur pengaturan privasi, menetapkan batasan waktu penggunaan harian, dan bahkan menghentikan akses sementara.
Untuk memastikan implementasi yang efektif, jaksa agung memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap perusahaan media sosial yang melanggar aturan ini. Investigasi tersebut dilakukan demi kepentingan publik, dengan tujuan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak.
"Menetapkan bahwa jika jaksa agung yakin bahwa sebuah perusahaan media sosial terlibat dalam, telah terlibat dalam, atau akan terlibat dalam tindakan atau praktik yang dilarang dan bahwa prosesnya akan demi kepentingan publik, maka jaksa agung dapat melakukan investigasi dengan cara yang sama sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku," terangnya.
Kebijakan ini upaya Tennessee untuk menyeimbangkan antara kebebasan digital dan perlindungan terhadap generasi muda. Dengan semakin banyaknya kasus dampak negatif media sosial, seperti cyberbullying dan kecanduan, langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara bagian lainnya.
Meski begitu, penerapan undang-undang ini mungkin akan menghadapi tantangan, terutama dari perusahaan media sosial yang mengandalkan model bisnis berbasis data. Namun, dengan pengawasan ketat dari pihak berwenang, Tennessee berupaya menunjukkan komitmen untuk melindungi anak-anak dari risiko dunia digital.
