Studi: negara berkembang bisa lompat jauh dengan AI

Kepala Global, Urusan Pemerintahan & Kebijakan Publik Google, Karan Bhatia | dok: @google

Google menilai bahwa artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan kini menjadi salah satu alat paling efektif untuk membantu pemerintah di seluruh dunia menghadapi tantangan modern. Dengan tekanan anggaran yang semakin ketat dan tuntutan publik yang tinggi terhadap layanan cepat dan efisien, AI disebut mampu memberikan solusi transformatif bagi tata kelola dan pelayanan publik.

Berbagai lembaga pemerintah di tingkat lokal maupun nasional sudah mulai bereksperimen dengan penerapan AI. Teknologi ini digunakan untuk mempercepat proses administrasi seperti pengurusan paten, mendeteksi klaim bantuan sosial yang curang, hingga mempercepat perbaikan infrastruktur seperti jalan rusak. Setiap pekan, solusi baru berbasis AI terus bermunculan di sektor publik di berbagai negara.

Kepala Global, Urusan Pemerintahan & Kebijakan Publik Google, Karan Bhatia merincikan pemerintah di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama, bagaimana memberikan layanan publik yang lebih baik dengan anggaran yang lebih ketat. Kecerdasan buatan menawarkan solusi yang berpotensi mengubah keadaan.

"Kita sudah menyaksikan pemerintah di semua tingkatan bereksperimen dengan solusi AI inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan, mulai dari pemrosesan paten yang lebih cepat, verifikasi klaim manfaat yang curang, hingga perbaikan jalan yang bermasalah dengan lebih cepat. Setiap minggu, kita melihat solusi berbasis AI baru diterapkan oleh lembaga-lembaga sektor publik," ungkap Karan Bhatia dalam pernyataan resminya, seperti dilansir Sabtu (18/10/2025).

Namun, potensi terbesar justru diyakini berada di tangan negara berkembang. Berbeda dengan negara maju yang sering terikat sistem TI lama dan birokrasi perangkat lunak kuno, negara berkembang memiliki fleksibilitas lebih besar untuk membangun sistem baru yang langsung dioptimalkan untuk AI. Dengan pendekatan ini, mereka dapat “melompati” tahap modernisasi panjang dan membangun sistem yang lebih efisien serta sesuai kebutuhan lokal.

Dalam laporan bersama PwC bertajuk AI Works for Governments, Google memaparkan bahwa penerapan luas AI di sektor publik negara berkembang dapat menciptakan tiga manfaat utama pada tahun 2035. Pertama, mengurangi defisit fiskal hingga 22%. Kedua, meningkatkan produktivitas administrasi publik sebesar 3%. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan PDB hingga 4% serta pendapatan rumah tangga rata-rata sebesar 2%.

Laporan tersebut juga memperkenalkan empat arketipe kesiapan AI pemerintah, Penjelajah, Siap Infrastruktur, Siap Tata Kelola, dan Pemimpin. Masing-masing menggambarkan tingkat kematangan dan strategi adopsi AI yang berbeda. Misalnya, Nigeria menggunakan tutor matematika berbasis AI untuk 50.000 siswa, India memanfaatkan teknologi AI untuk pemetaan pertanian, Kuwait mengelola sistem peradilan digital di cloud, dan Brasil mengotomatisasi bea cukai melalui platform Gemini.

"AI menawarkan peluang lain bagi pemerintah negara berkembang untuk melompati masa depan. Mereka dapat membangun sistem baru yang dioptimalkan untuk AI dari awal, melewati proses modernisasi infrastruktur yang lama dan mahal, dan mereka dapat membangun solusi yang lebih selaras dengan kebutuhan khusus mereka," ungkapnya.

Empat model tersebut tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan, melainkan sebagai panduan praktis bagi pemerintah untuk percepatan di tahap awal sembari menyiapkan fondasi transformasi jangka panjang. Pendekatan bertahap ini dapat mendorong kepercayaan publik terhadap teknologi baru, sekaligus mengurangi risiko kesenjangan digital dalam layanan pemerintah.

Meski begitu, Google menegaskan bahwa transformasi AI tidak akan terjadi secara otomatis. Pemerintah perlu berinvestasi dalam kebijakan yang pro-inovasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan implementasi proyek yang realistis. Kepemimpinan yang kuat dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci agar negara-negara berkembang dapat memanfaatkan momentum ini dan menempatkan diri sebagai pemain utama dalam ekonomi digital global.

"Transformasi AI di negara berkembang, seperti halnya di negara maju, tidak akan terjadi secara otomatis. Transformasi ini akan membutuhkan penerapan pemerintah yang disengaja, didorong oleh kepemimpinan yang jelas, investasi, dan inisiatif dari seluruh pemerintah," jelasnya.