Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh pihak agar memperkuat langkah mitigasi guna mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi. Sebagian besar wilayah di Tanah Air diproyeksikan mulai beralih ke musim hujan pada rentang November hingga Desember 2026, dengan potensi curah hujan tinggi yang datang dalam durasi lebih padat.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan bahwa awal musim hujan pada tahun ini mengalami pergeseran waktu akibat dampak fenomena El Nino yang cukup dominan selama musim kemarau lalu. Sementara itu, fase puncak musim hujan dianalisis bakal berlangsung mulai Desember 2026 sampai Februari 2027.
Berdasarkan kalkulasi lembaga tersebut, volume curah hujan sepanjang periode itu diperkirakan berada pada batas normal atau selaras dengan rerata klimatologis tiga dekade terakhir. Kendati demikian, masa musim hujan yang berlangsung lebih ringkas justru berisiko memicu peningkatan frekuensi curah hujan lebat hingga ekstrem dalam tempo yang relatif singkat.
Berbagai potensi tersebut menuntut kesiapsiagaan dini mengingat kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi basah, khususnya bahaya banjir serta tanah longsor, tergolong tinggi.
“Sehingga nanti akan terjadi hujan lebat, sangat lebat hingga hujan ekstrem lebih sering di akhir tahun hingga awal tahun depan sehingga bencana meteorologi basah yaitu banjir, longsor itu juga perlu kita antisipasi dari mulai sekarang,” kata Teuku di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Di samping menyiapkan langkah pencegahan bencana basah, pihak BMKG tetap mengintensifkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) demi menanggulangi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah taktis ini dijalankan guna menekan tingkat ketebalan asap yang dikhawatirkan dapat memperburuk kualitas udara sekaligus menunda kedatangan musim hujan.
“Kalau kepekatan asap (di daerah karhutla) tidak bisa kita kurangi, kita khawatir musim hujan masuknya bisa lebih mundur lagi sehingga kepekatan itu dibongkar dengan melakukan OMC, operasi modifikasi cuaca,” ujarnya.
Teuku menerangkan bahwa pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah rawan karhutla mengandalkan pemanfaatan bahan dry ice yang disandingkan bersama natrium klorida (NaCl).
Penerapan dry ice difungsikan untuk memecah lapisan inversi atmosfer yang menjadi penyebab terperangkapnya partikel asap pada ketinggian sekitar 6.000 hingga 7.000 kaki. Keberadaan lapisan tersebut selama ini kerap menghalangi sirkulasi asap sehingga polusi udara di lokasi terdampak bertahan dalam waktu lama.
Selepas lapisan asap tersebut terurai, pancaran sinar matahari diharapkan mampu menembus lapisan udara guna merangsang proses penguapan dan pembentukan awan. Langkah berikutnya dilanjutkan lewat penaburan zat semai NaCl untuk mempercepat proses turunnya hujan. Guna mengoptimalkan pemecahan lapisan atmosfer penyerap asap itu, BMKG bahkan menggandeng pihak luar negeri.
“Kerja sama juga sudah dilakukan oleh BMKG dengan Thailand untuk membongkar lapisan tersebut dan mengangkat asapnya. Jadi ada banyak catatan kami memiliki, jadi semuanya berbasis scientific,” ucapnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan ganda untuk menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni pengendalian karhutla pada masa transisi serta antisipasi banjir dan longsor seiring meningkatnya intensitas hujan menjelang akhir 2026 hingga awal 2027.
