Ekonomi

Destry Damayanti Harap Danantara Jadi Motor Investasi Produktif untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Gubernur BI Destry Damayanti berharap Danantara mendorong investasi produktif, membuka peluang swasta, dan mendukung target ekonomi Indonesia 8% pada 2029.

Destry Damayanti Harap Danantara Jadi Motor Investasi Produktif untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Foto: CNBC Indonesia/Tri Susilo

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat menjadi penggerak investasi produktif untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peran lembaga tersebut dinilai penting dalam membuka peluang proyek baru sekaligus memperluas keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan nasional.

Harapan itu disampaikan Destry dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (26/10/2026). Menurutnya, investasi perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak berkelanjutan, didukung perencanaan jangka panjang, serta mampu memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi domestik.

Destry Dorong Danantara Buka Peluang Investasi Swasta

Destry menilai Danantara memiliki posisi strategis untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Dengan dukungan pemerintah, lembaga tersebut diharapkan tidak hanya menggerakkan penanaman modal, tetapi juga menciptakan ruang bagi perusahaan swasta untuk terlibat dalam berbagai proyek pembangunan.

Keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu aspek yang disoroti Destry. Danantara diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk berinvestasi bersama, sehingga sumber pembiayaan pembangunan tidak hanya bertumpu pada pemerintah.

Ia juga menekankan pentingnya investasi yang produktif agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Penguatan investasi domestik dinilai perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam konteks tersebut, BI memiliki mandat menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Seluruh tugas itu dijalankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memperkuat sektor riil, dan mendorong penciptaan lapangan kerja.

APBN dan Danantara Diharapkan Saling Melengkapi

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam forum yang sama menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat menjadi satu-satunya instrumen untuk menjalankan seluruh agenda pembangunan.

Menurut Suahasil, kehadiran Danantara memberikan tambahan perangkat bagi pemerintah untuk mewujudkan visi pembangunan nasional. APBN tetap menjalankan fungsi fiskal, sedangkan Danantara diharapkan berperan sebagai instrumen investasi pemerintah.

Pembagian peran tersebut diharapkan memperkuat kemampuan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian. Sinergi antara kebijakan fiskal dan investasi dapat membuka lebih banyak peluang pembiayaan untuk proyek yang mendukung pertumbuhan nasional.

Danantara sendiri diresmikan pada 24 Februari 2026, beberapa bulan setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Realisasi Investasi Nasional Capai Rp3.923,2 Triliun

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM dan CEO Danantara, Rosan Roeslani, sebelumnya melaporkan realisasi investasi sebesar Rp3.923,2 triliun dalam periode dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Investasi tersebut tercatat menyerap 5.485.944 tenaga kerja.

Perhitungan itu mencakup triwulan IV 2024, sepanjang 2025, serta hingga triwulan III 2026. Dengan demikian, angka tersebut menggambarkan realisasi investasi selama periode yang dimulai pada akhir 2024 hingga tiga triwulan pertama 2026.

Dari sisi persebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8% dari total nasional. Sementara itu, investasi di Pulau Jawa tercatat Rp1.892,2 triliun atau 48,2%.

Berdasarkan asal modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp1.998,7 triliun atau 50,9%. Adapun penanaman modal asing (PMA) tercatat Rp1.924,5 triliun atau 49,1%.

Kebutuhan Investasi Rp13.032,8 Triliun hingga 2029

Pemerintah masih menghadapi kebutuhan investasi yang besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029. Rosan menyebut Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan kebutuhan investasi hingga 2029 sebesar Rp13.032,8 triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas iklim usaha, mempercepat hilirisasi, serta memperkuat industrialisasi. Pemerintah juga akan aktif menjaring peluang investasi dan menyerap masukan dari pelaku usaha.

Rosan menegaskan bahwa investasi yang masuk diharapkan tidak berhenti pada penanaman modal, tetapi turut memperkuat industri nasional. Hilirisasi dan industrialisasi menjadi bagian dari strategi agar investasi menghasilkan nilai tambah ekonomi serta memperluas kesempatan kerja di dalam negeri.