Sebanyak 68 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah terlibat sebagai pemasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah kini menyiapkan skema baru agar semakin banyak pelaku usaha lokal memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam rantai pasok program tersebut.
Menteri UMKM Maman Abdurahman menyampaikan jumlah pemasok yang telah terdata masih perlu ditingkatkan. Pemerintah ingin memperluas keterlibatan UMKM agar manfaat ekonomi MBG menjangkau lebih banyak daerah.
Dalam keterangannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (25/10/2026), Maman menyebut sekitar 68 ribu UMKM telah menjadi pemasok program MBG, termasuk menyediakan telur dan bahan makanan lain bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah dorong lebih banyak UMKM jadi pemasok MBG
Kementerian UMKM tengah menyusun formulasi untuk memperluas kesempatan pelaku usaha mikro dan kecil dalam penyediaan bahan pangan MBG. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin Sudaryono.
Menurut Maman, keterlibatan UMKM harus menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah ingin pengadaan pangan MBG memberi kesempatan bagi pelaku usaha daerah untuk berpartisipasi secara langsung.
Namun, diperlukan sistem yang sesuai dengan variasi kapasitas produksi, distribusi, dan kemampuan pelaku usaha. Karena itu, Kementerian UMKM dan BGN masih membahas skema kerja sama baru.
BGN benahi tata kelola pengadaan bahan pangan
Penyusunan skema baru berlangsung bersamaan dengan pembenahan tata kelola di BGN, termasuk administrasi, standar operasional prosedur (SOP), dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Pembenahan pengadaan diperlukan agar partisipasi pelaku usaha lokal berjalan sesuai kebutuhan dapur SPPG. Konsolidasi kelembagaan juga dilakukan sebelum program lapangan diperluas.
Skema baru tersebut masih dalam tahap penyusunan dan belum menjadi mekanisme pengadaan yang telah berlaku secara nasional.
Program MBG buka peluang pasar bagi usaha pangan lokal
Pelaksanaan MBG membutuhkan pasokan bahan pangan untuk operasional dapur SPPG di berbagai daerah. Kebutuhan tersebut menjadi salah satu jalur bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pasar.
Menurut keterangan Menteri UMKM, pemasok yang telah terdata menyediakan beragam komoditas, termasuk telur dan bahan makanan lain. Pelaku usaha lokal dapat terlibat sepanjang memenuhi kebutuhan dan ketentuan pengadaan program.
Besarnya manfaat ekonomi yang diterima masing-masing UMKM bergantung pada nilai transaksi dan volume pasokan yang direalisasikan. Pemerintah belum merinci nilai kontrak maupun pendapatan yang diperoleh 68 ribu UMKM pemasok itu.
Dengan demikian, angka 68 ribu merujuk jumlah pemasok yang terdata, bukan jumlah pelaku usaha dengan keuntungan atau omzet tertentu.
UMKM jadi penopang ekonomi dan lapangan kerja
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 yang dikutip ANTARA, jumlah UMKM Indonesia mencapai sekitar 64,2 juta unit usaha atau 99,99 persen dari total unit usaha nasional. Sektor tersebut menyerap sekitar 123 juta tenaga kerja, setara sekitar 97 persen tenaga kerja nasional menurut data yang sama.
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| Total UMKM nasional (data 2024) | 64,2 juta unit usaha |
| Proporsi terhadap unit usaha nasional | 99,99% |
| Penyerapan tenaga kerja | Sekitar 123 juta orang |
| Proporsi tenaga kerja nasional | Sekitar 97% |
| UMKM pemasok MBG (Oktober 2026) | Sekitar 68 ribu pelaku usaha |
Angka UMKM nasional berasal dari data 2024, sementara data pemasok MBG merupakan keterangan Menteri UMKM pada 25 Oktober 2026. Keduanya berbeda periode dan cakupan. Tidak semua UMKM bergerak dalam bidang pangan atau memiliki kemampuan memasok kebutuhan program MBG.
Kementerian UMKM dan BGN siapkan kolaborasi
Kementerian UMKM bersama BGN sedang merumuskan kerja sama agar lebih banyak UMKM bisa berpartisipasi dalam pengadaan pangan MBG. Pembahasan dilakukan sejalan dengan penataan tata kelola, proses administrasi, serta prosedur pengadaan.
Meski sekitar 68 ribu UMKM telah terdata sebagai pemasok, pemerintah belum mengumumkan target tambahan pemasok, jadwal pendaftaran baru, atau mekanisme seleksi dalam skema kolaborasi tersebut.
Pemerintah ingin manfaat ekonomi MBG semakin merata
Pemerintah berharap perluasan keterlibatan UMKM dapat meningkatkan kesempatan usaha bagi masyarakat di berbagai daerah. Pengadaan bahan pangan melalui pelaku usaha lokal diharapkan mendukung perputaran ekonomi di sekitar dapur SPPG.
Namun, perluasan pemasok tetap harus memperhatikan kebutuhan program dan ketentuan pengadaan. Hingga Oktober 2026, sekitar 68 ribu UMKM telah terdata sebagai pemasok MBG. Langkah selanjutnya bergantung pada skema kerja sama Kementerian UMKM dan BGN yang sedang disiapkan.
