Topik.id — Krisis bahan bakar minyak (BBM) di Sulawesi Selatan membuat aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah terganggu. Antrean kendaraan terjadi di Maros, Gowa hingga Makassar, dengan sejumlah pengendara harus menunggu berjam-jam bahkan bermalam untuk mendapatkan BBM.
Situasi tersebut mendorong Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah khusus dengan menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan itu diberlakukan sementara untuk mengurangi mobilitas di tengah antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU.
ASN Makassar Jalani WFH Selama Dua Hari
Pemkot Makassar memberlakukan WFH bagi ASN pada 14-15 September 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2026 yang ditandatangani Wali Kota Munafri Arifuddin pada 13 September.
Selama periode tersebut, ASN tetap menjalankan tugas melalui sistem daring. Sementara unit pelayanan publik tetap diminta menyiapkan personel sesuai kebutuhan agar layanan kepada masyarakat tidak berhenti.
Sebelumnya, Pemkot Makassar juga menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi peserta didik PAUD, TK, SD hingga SMP pada 12-19 September 2026.
Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai kebijakan WFH maupun PJJ idealnya diberlakukan ketika terdapat kondisi darurat yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Menurutnya, persoalan pasokan BBM tidak secara otomatis menjadi dasar penerapan kebijakan tersebut.
Pemerintah Tambah Pasokan BBM Ke Makassar
Di tengah kepadatan antrean, pemerintah bersama Pertamina memperbesar pasokan BBM ke wilayah Makassar. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut persediaan Pertalite berada pada kisaran 8-14 hari, sedangkan Biosolar tersedia untuk sekitar 7-12 hari.
Pasokan terus dikirim dari Kilang Tuban dan Balikpapan. Pemerintah juga meningkatkan jumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam dari sebelumnya 11 lokasi menjadi 25 lokasi.
Penambahan nozzle dan operator dilakukan untuk mempercepat proses pengisian. Armada mobil tangki juga diperbanyak dari 83 unit menjadi 108 unit, termasuk dengan mengerahkan kendaraan dari luar Makassar.
Konsumsi Pertalite Melonjak Tajam
Lonjakan permintaan menjadi salah satu faktor yang membuat antrean sulit terurai. Penjualan Pertalite yang biasanya berada di sekitar 800 kiloliter (KL) per hari di Makassar kini meningkat hingga sekitar 1.300 KL.
Peningkatan tersebut salah satunya dipengaruhi perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke Pertalite. Secara nasional, konsumsi Pertalite disebut mengalami kenaikan hingga 11 persen.
Kondisi itu membuat stok yang masuk ke SPBU terserap lebih cepat meskipun jumlah pasokan telah ditingkatkan.
Pertamina Perkuat Distribusi Dan Tambah Armada
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar memastikan penyaluran BBM ke Makassar terus dilakukan. Pertamina bahkan menambah kapal dengan kapasitas muatan sekitar 16 ribu KL.
Penyaluran BBM tercatat sekitar 1.200 KL pada 11 September, kemudian 1.000 KL pada 12 September dan meningkat menjadi sekitar 1.300 KL pada 14 September.
Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari kebutuhan normal Makassar yang berada di atas 700 KL per hari. Namun, tingginya penyerapan membuat BBM lebih cepat tersalurkan sehingga antrean masih terlihat di sejumlah lokasi.
Dugaan Pembelian Dari Luar Makassar Didalami
Pemerintah juga masih mendalami dugaan adanya konsumen dari luar Makassar yang ikut membeli BBM di wilayah tersebut. Persoalan ini ditangani bersama kepolisian untuk mengetahui pola distribusi dan konsumsi yang terjadi di lapangan.
Pertamina Patra Niaga memastikan penguatan distribusi akan terus dilakukan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan BBM sekaligus mempercepat normalisasi antrean di SPBU Makassar dan wilayah sekitarnya.
