Topik.id — Kondisi distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi perhatian setelah antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU selama sepekan terakhir. Situasi tersebut tidak hanya membuat waktu tunggu pengendara semakin panjang, tetapi juga mendorong sebagian masyarakat membeli BBM melalui pengecer dengan harga jauh lebih mahal.
Di tengah situasi tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah anggapan bahwa persoalan di Makassar terjadi karena stok BBM di wilayah tersebut habis. Pemerintah menyebut persediaan di terminal penyimpanan masih mencukupi, sementara distribusi tetap berjalan.
Antrean SPBU Meluas Di Sejumlah Wilayah
Antrean kendaraan dilaporkan terjadi di berbagai SPBU di Makassar. Panjang antrean bahkan mencapai beberapa kilometer sehingga berdampak terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi pengisian BBM.
Kondisi itu membuat sebagian warga memilih alternatif dengan membeli BBM melalui pengecer. Namun, pilihan tersebut membuat konsumen harus membayar lebih mahal. Harga Pertalite di tingkat pengecer bahkan dilaporkan mencapai Rp35 ribu per liter.
Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kekurangan stok BBM di Makassar. Menurutnya, persediaan pada terminal penyimpanan masih tersedia dan distribusi berjalan normal.
Konsumsi Pertalite Mengalami Lonjakan
Tekanan terhadap pasokan di tingkat SPBU disebut lebih berkaitan dengan peningkatan konsumsi. Salah satu faktor yang diperhatikan pemerintah adalah perpindahan pengguna BBM nonsubsidi ke produk bersubsidi setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan.
BPH Migas sebelumnya mencatat permintaan terhadap BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar, meningkat secara bertahap hingga sekitar 11 persen secara nasional.
Kenaikan permintaan tersebut kemudian berpotensi menciptakan antrean ketika pembelian dilakukan secara bersamaan dalam jumlah besar. Pemerintah juga menduga kepanikan masyarakat atau panic buying turut memperburuk kondisi distribusi.
Pemerintah Soroti Dugaan Penimbunan
Selain perubahan pola konsumsi, pemerintah juga menyoroti dugaan adanya praktik penimbunan BBM. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan indikasi penggunaan kendaraan yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar.
Ada pula kendaraan yang disebut sengaja terus berada dalam antrean meski kapasitas tangkinya belum benar-benar kosong. Praktik semacam ini dinilai dapat mengganggu distribusi BBM kepada masyarakat yang membutuhkan untuk aktivitas sehari-hari.
Mobilitas Warga Mulai Dibatasi
Panjangnya antrean BBM juga memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat. Untuk mengurangi mobilitas dan kemacetan, Pemerintah Kota Makassar menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh bagi siswa pada 12 hingga 19 September 2026.
Pada periode yang sama, aparatur sipil negara (ASN) juga diminta menyesuaikan pola kerja melalui skema work from home (WFH). Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan di tengah kondisi distribusi BBM yang belum sepenuhnya normal.
Pengemudi Ojol Mendapat Pengecualian
Pengemudi ojek online sempat terdampak penerapan aturan ganjil-genap di sejumlah SPBU. Kebijakan tersebut kemudian mendapat protes karena BBM menjadi kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas mereka mencari penghasilan.
Pemerintah akhirnya memberikan pengecualian bagi pengemudi ojol. Mereka dapat mengakses layanan pengisian BBM dengan menunjukkan aplikasi serta atribut resmi sebagai bukti bahwa mereka merupakan pengemudi ojek online.
