Kelancaran penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan operasional perusahaan energi. Koordinasi dengan pemerintah daerah, regulator, serta pemangku kepentingan lain juga diperlukan agar distribusi dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Pentingnya kerja sama tersebut disoroti pengamat politik sekaligus dosen Universitas Indonesia, Cecep Hidayat. Ia menilai upaya PT Pertamina (Persero) memperkuat hubungan dengan berbagai pihak merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya strategis yang membutuhkan keterlibatan banyak lembaga.
Sinergi Pertamina dan Pemda Menentukan Kelancaran Distribusi
Cecep menyebut distribusi BBM melibatkan sejumlah aspek yang tidak seluruhnya berada dalam kendali badan usaha. Kondisi geografis, karakteristik wilayah, aktivitas ekonomi, hingga kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan yang perlu diperhitungkan dalam menentukan pola penyaluran energi.
Menurut dia, koordinasi antara Pertamina dan pemerintah daerah dapat membantu menyelaraskan kebijakan dengan situasi di lapangan. Pemerintah daerah memiliki informasi mengenai kondisi wilayah serta kebutuhan warganya, sedangkan Pertamina menjalankan fungsi operasional dalam penyaluran BBM.
“Langkah Pertamina sebagai BUMN energi memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait sudah tepat. Ini merupakan wujud tata kelola sumber daya strategis, karena kelancaran distribusi BBM membutuhkan keselarasan peran dan tanggung jawab berbagai pihak,” ujar Cecep dalam keterangan pers, Senin (2/11/2026).
Ia menjelaskan, hubungan tersebut mencerminkan konsep tata kelola kolaboratif dalam perspektif ilmu politik. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangan masing-masing, tetapi bekerja dalam kerangka tujuan yang sama, yaitu memastikan pelayanan energi dapat diterima masyarakat.
Pertukaran informasi antara pemerintah daerah dan Pertamina juga dinilai membantu perusahaan menentukan langkah ketika menghadapi persoalan distribusi. Dengan memahami kondisi setempat, penanganan kendala dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah, bukan hanya mengandalkan pendekatan yang seragam.
Pengawasan dan Pembagian Tanggung Jawab Perlu Diperjelas
Selain pemerintah daerah, Cecep menilai regulator dan aparat terkait mempunyai peran dalam mengawasi penyaluran BBM. Keterlibatan mereka diperlukan untuk memastikan distribusi berlangsung sesuai ketentuan dan peruntukannya.
Pembagian tanggung jawab yang tegas dapat memperjelas pihak yang menangani setiap persoalan. Mekanisme tersebut juga mendukung akuntabilitas, terutama ketika terjadi hambatan yang membutuhkan respons dari beberapa lembaga sekaligus.
Cecep menambahkan, pengelolaan distribusi energi perlu memperhatikan potensi risiko. Gangguan penyaluran harus diantisipasi melalui identifikasi masalah, koordinasi antarlembaga, dan langkah mitigasi yang terencana. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian ketika muncul perubahan kondisi di lapangan.
Keterbukaan Informasi Menjaga Kepercayaan Masyarakat
Di luar urusan teknis, komunikasi kepada masyarakat turut menjadi bagian penting dalam pengelolaan distribusi BBM. Informasi mengenai kondisi pelayanan, ketersediaan stok, dan penanganan kendala perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat memperoleh kepastian.
Cecep menilai kebutuhan informasi semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital. Masyarakat dapat mengikuti berbagai perkembangan dengan cepat sehingga penyampaian keterangan yang konsisten diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan mengenai pelayanan energi.
“Dalam isu energi, masyarakat pada dasarnya membutuhkan kepastian. Yang paling penting adalah memastikan distribusi berjalan lancar, stok tersedia, dan informasi disampaikan secara transparan. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat bahwa negara hadir dan seluruh pemangku kepentingan bekerja secara terkoordinasi dalam memberikan pelayanan energi,” katanya.
Pemegang sertifikasi Governance, Risk, and Compliance (GRC) itu juga mengingatkan bahwa distribusi BBM berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan sosial. Pasokan energi mendukung mobilitas warga, kegiatan usaha, serta pelayanan publik. Karena itu, gangguan penyaluran berpotensi memengaruhi berbagai aktivitas yang bergantung pada ketersediaan BBM.
Menurut Cecep, kualitas tata kelola energi pada akhirnya perlu dilihat dari kemampuan seluruh pihak menjalankan tanggung jawab secara terbuka dan terukur. Koordinasi, pengawasan, serta komunikasi publik menjadi unsur yang saling melengkapi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan energi.
