Topik.id — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 masih menunjukkan kesenjangan antardaerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari 38 provinsi di Tanah Air, hanya 17 provinsi yang mampu membukukan pertumbuhan di atas rata-rata nasional sebesar 5,45%.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih merata. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai, daerah yang pertumbuhannya masih tertinggal perlu mendapat dorongan agar sumber pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada wilayah tertentu.
BPS Soroti Kesenjangan Pertumbuhan Antarwilayah
Amalia menyampaikan persoalan tersebut seusai bertemu Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (12/10/2026). Menurutnya, seluruh provinsi di Pulau Jawa telah mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Sementara itu, sejumlah wilayah lain masih membutuhkan penguatan ekonomi.
Kesenjangan juga terlihat pada tingkat kabupaten dan kota. BPS mencatat sebanyak 99 dari 514 kabupaten/kota mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 6% selama semester pertama 2026.
Dari jumlah tersebut, 39 daerah berada di Pulau Jawa dan 29 daerah di Sulawesi. Adapun Sumatera baru menyumbang sembilan kabupaten/kota yang mencatat pertumbuhan di atas 6%.
Industri dan Pertanian Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
BPS melihat aktivitas manufaktur, peningkatan produktivitas pertanian, serta realisasi investasi sebagai sejumlah faktor yang mendukung pertumbuhan tinggi di berbagai daerah.
Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang di Jawa Tengah, misalnya, memperoleh dorongan ekonomi dari kegiatan manufaktur dan pengembangan kawasan industri. Aktivitas tersebut memperlihatkan peran sektor pengolahan dalam memperkuat perekonomian daerah.
Di Jawa Timur, Kabupaten Ngawi mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,14%. Capaian itu antara lain didukung peningkatan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan teknologi modern, termasuk penggunaan drone untuk membantu proses produksi.
Sementara itu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, membukukan pertumbuhan 6,85%. Kinerjanya ditopang produktivitas pertanian, pengembangan industri pengolahan porang, serta masuknya investasi.
Amalia menilai, contoh tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Penguatan pertanian dan pengembangan industri pengolahan juga dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi.
Pemerintah Siapkan Kebijakan Berdasarkan Potensi Daerah
BPS telah menyampaikan informasi mengenai provinsi yang pertumbuhannya berada di bawah rata-rata nasional kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Data tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pengembangan ekonomi.
Dradjad mengatakan, wilayah dengan basis industri pengolahan yang kuat cenderung mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Pemerintah akan menggunakan temuan BPS untuk menyusun kebijakan yang menyesuaikan potensi setiap daerah.
Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait juga akan dilakukan, termasuk untuk melengkapi informasi mengenai aktivitas perusahaan dan badan usaha milik negara (BUMN) di berbagai wilayah.
Pemerintah berharap penguatan sektor pertanian, perluasan industri pengolahan, dan peningkatan investasi dapat memperluas sumber pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% pada 2027.
