Bank Indonesia memberikan peringatan dini terkait potensi lonjakan harga komoditas pangan akibat fenomena cuaca El Nino. Tanpa adanya intervensi serta mitigasi yang terpadu di berbagai wilayah, kondisi tersebut dinilai mampu mendongkrak harga kebutuhan pokok ke level yang lebih tinggi, dengan fokus utama pada komoditas beras, cabai, serta bawang merah.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky Perdana Gozali, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan kalkulasi mendalam mengenai pengaruh cuaca ekstrem tersebut terhadap sektor perekonomian dalam negeri. Berdasarkan kajian otoritas moneter, dampak terberat dari fenomena iklim yang berlangsung lama ini dirasakan langsung pada pergerakan inflasi kelompok bahan pangan bergejolak, khususnya di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara, serta Sumatra.
“Komoditas yang paling rentan adalah beras, kemudian cabai dan bawang merah,” ucap Ricky dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Oktober 2026 di Gedung Thamrin, BI, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Merujuk pada catatan Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi tahunan pada September 2026 tercatat berada di level 3,28 persen. Capaian tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya yang berada di angka 3,19 persen. Sementara itu, komponen bahan pangan bergejolak menyumbang inflasi sebesar 5,03 persen dengan andil mencapai 0,83 persen terhadap keseluruhan inflasi September 2026.
Ricky merinci, laju inflasi bahan pangan bergejolak di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua bahkan menyentuh angka 8,63 persen. Lonjakan tersebut dipicu oleh kenaikan harga komoditas hortikultura seperti cabai rawit, cabai merah, tomat, dan bawang merah, serta komoditas beras dan produk perikanan laut termasuk ikan cakalang serta tongkol. Di sisi lain, tekanan inflasi serupa juga terjadi di wilayah Kalimantan yang mencatatkan angka 7,62 persen akibat kenaikan harga beras.
Langkah Penguatan Rantai Pasok Pangan
Menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia berkomitmen memperkuat stabilitas rantai pasok komoditas pangan di tingkat daerah. Upaya ini menuntut adanya peningkatan kolaborasi antarwilayah guna memastikan kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Langkah penanganan jangka pendek difokuskan pada penguatan kerja sama antardaerah, perbaikan fasilitas distribusi, serta pelaksanaan operasi pasar secara berkala.
“Begitu juga gerakan pasar murah agar pasokan dari produk-produk tersebut seperti beras, cabai, dan bawang merah dari daerah surplus bisa lebih cepat masuk ke daerah yang dalam kondisi defisit,” kata Ricky.
Guna mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama antardaerah tersebut, Bank Indonesia saat ini tengah mengembangkan sistem pemantauan berupa dashboard rantai pasok. Inisiatif ini dikembangkan melalui sinergi bersama neraca pangan yang dikelola oleh Badan Pangan Nasional.
“Di mana pemerintah dapat memantau daerah mana yang surplus dan defisit untuk setiap komoditasnya, berapa stok yang tersedia, kemudian juga berapa biaya distribusinya hingga jalur distribusi yang paling efisien,” tutur Ricky.
Strategi Jangka Panjang Sektor Pertanian
Selain penanganan jangka pendek, otoritas moneter turut mengarahkan fokus pada penguatan sektor hulu melalui penerapan praktik budidaya pertanian yang baik. Pendekatan ini mencakup perbaikan infrastruktur irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta penyediaan varietas bibit unggul yang memiliki ketahanan lebih baik terhadap dinamika perubahan cuaca.
Dalam menjaga stabilitas harga di berbagai daerah, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi bersama pemerintah melalui forum Tim Pengendali Inflasi Pusat serta Tim Pengendali Inflasi Daerah.
“Tentunya Bank Indonesia melalui 46 kantor perwakilan di daerah bersama pemerintah daerah dan stakeholder yang tergabung dalam TPID akan terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di daerah,” kata Ricky.
