Topik.id — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan adanya sejumlah laporan terkait dugaan penyelewengan dalam pencatatan ekspor komoditas batu bara asal Indonesia. Modus utama yang disoroti melibatkan selisih volume pengiriman antara laporan domestik dan catatan riil di negara penerima.
Kepala Negara memberikan ilustrasi ketika Indonesia melaporkan volume ekspor sebanyak 50.000 ton. Akan tetapi, ketika dicocokkan dengan data administrasi di negara tujuan, komoditas yang benar-benar diterima mencapai 100.000 ton.
“Jadi berkali-kali kita laporan kita mengirim 50.000 ton batu bara, di negara situ ‘Oh enggak, kita terima 100.000.’ Catatannya ada, datanya ada semua di sini,” ucap Prabowo saat menggelar dialog bersama para jurnalis senior serta pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026), yang disiarkan CNBC Indonesia pada Rabu (16/9/2026).
Ketimpangan pencatatan semacam ini menjadi salah satu fokus perhatian serius pemerintah. Prabowo menilai manipulasi data di dalam negeri jauh lebih rentan terjadi dibandingkan dengan transparansi data di negara tujuan ekspor.
“Jadi di dalam negeri bisa pat-guli-pat, ya. Bohong pengiriman, ya kan. Mungkin Bea Cukai disogok, lembaga ini disogok, bla bla bla bla, bisa lah. Di negara penerima barang kita kan nggak bisa,” terangnya.
“Jadi ini bukan soal berani, saya harus. Saya nggak ada pilihan. Saya udah kumpulin semua pembantu saya, saya bilang: ‘Hei, ini kalau kita biarkan ini, negara kita dalam kondisi yang tidak akan pernah sehat, tidak akan pernah makmur. Yang miskin tambah miskin,'” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut menghubungkan persoalan kebocoran ini dengan kondisi perekonomian secara makro. Ia menyoroti tren pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada kisaran 5 persen per tahun selama tujuh tahun berturut-turut.
“Dan ini pun, ya kan kita tahu, 7 tahun belakangan ini kita pertumbuhannya 5% tiap tahun. Berarti kan kita tumbuhnya 35%. Ternyata setelah 35% tumbuh, masa orang miskin tambah? Iya kan? Penduduk miskin dan rawan miskin ya, dari tahun 2017 sampai 2024 itu 7 tahun, masa naik? Nah, kelas menengah kok turun? Berarti there’s something wrong with our system,” tutupnya.
