Polri buka-bukaan periksa Menteri Budi Arie terkait judi online

Penyidikan difokuskan pada kasus tindak pidana korupsi, khususnya dugaan pemberian hadiah atau janji kepada pejabat.

Ardi Nugraha
A- A+
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi memberikan keterangan pers | cover: inp.polri.go.id
Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang kini menjabat Menteri Koperasi, diperiksa Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait kasus judi online (judol) atau perjudian daring. 

Menurut keterangan dari Polda Metro Jaya, Menteri Budi Arie ditanyai 18 pertanyaan dalam pemeriksaan tersebut yang dilakukan pada Kamis (19/12/2024).
"Penyidik ​​mengajukan 18 pertanyaan dalam pemeriksaan tersebut," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangan persnya, dikutip Jumat (20/12/2024).
Menteri Budi Arie tiba di gedung Bareskrim Polri pukul 10.50 WIB, dan pemeriksaan dimulai pukul 11.10 WIB hingga pukul 17.13 WIB. 

Pemeriksaan yang berlangsung selama hampir enam jam ini menjadi langkah lanjutan Polri untuk mengungkap jaringan perjudian daring yang diduga melibatkan pejabat tinggi.

Penyidikan difokuskan pada kasus tindak pidana korupsi, khususnya dugaan pemberian hadiah atau janji kepada pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada sekitar tahun 2023.

"Ya, saya memberikan keterangan sebagai saksi. Jadi jangan lagi menyebarkan tuduhan palsu dan mengada-ada, karena itu akan merugikan mereka," kata Menteri Budi Arie seperti dilansir dari laman resmi inp.polri.go.id.

Mengenai substansi penyidikan, Budi Arie menyerahkan sepenuhnya ke penyidik. Dia menegaskan, penanganan kasus judi online merupakan tanggung jawab bersama.

"Pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk penuntasan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat," tegas Budi Arie.

Penyelidikan ini difokuskan pada kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan pejabat Kementerian dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, sebagai bagian dari penyidikan yang lebih luas terhadap aktivitas perjudian daring.
Apakah konten ini bermanfaat?
Dukung dengan memberikan satu kali kontribusi.

Share:
PRO
Berbasis data.
Paling diminati.

News Terkini
Lihat semua
Komentar
Login ke akun PRO untuk melihat dan berkomentar.



Terkini

Indeks