Topik.id — Wacana pemindahan rekening gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) masih berada dalam tahap pembahasan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan dirinya masih menunggu proses konsolidasi internal di Kementerian Keuangan.
Rini mengatakan pembahasan lebih lanjut baru dapat dilakukan setelah Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyelesaikan konsolidasi tersebut. Pertemuan antara kedua kementerian diharapkan dapat segera dijadwalkan, meski hingga kini belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaannya.
MenPAN RB Tunggu Konsolidasi Kementerian Keuangan
Rini menjelaskan komunikasi dengan Menteri Keuangan menjadi langkah berikutnya untuk membahas rencana tersebut. Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 17 September 2026, ia mengatakan Suahasil masih menjalankan proses konsolidasi internal.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat berlangsung pada pekan berikutnya. Namun, Rini belum dapat memastikan tanggal karena agenda pembahasan masih menunggu kesiapan dari pihak Kementerian Keuangan.
Dengan demikian, wacana pemindahan rekening gaji ASN Pemda dari BPD ke Himbara belum memasuki tahap pelaksanaan. Pemerintah masih perlu melakukan pembahasan lintas kementerian sebelum menentukan arah kebijakan.
Rencana tersebut sebelumnya mencuat setelah Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (SPBPDSI) menyampaikan kekhawatirannya mengenai dampak kebijakan terhadap bank daerah.
Serikat Pekerja Khawatir Likuiditas BPD Tertekan
Dalam rapat dengar pendapat umum bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI pada 3 September 2026, perwakilan SPBPDSI bernama Sigit menyampaikan sejumlah potensi dampak apabila pemindahan payroll ASN benar-benar dilakukan.
Menurut serikat pekerja, BPD memiliki tiga pilar yang dapat terdampak, yakni tenaga kerja, bisnis perbankan, dan perekonomian daerah. Salah satu perhatian utama berkaitan dengan dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) yang selama ini menjadi bagian penting dari struktur pendanaan bank daerah.
Apabila rekening gaji ASN dipindahkan dalam jumlah besar, dana yang tersimpan di BPD berpotensi berkurang. Kondisi tersebut dikhawatirkan memengaruhi kemampuan bank daerah dalam menjalankan fungsi intermediasi serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.
Ekonom Soroti Dampak terhadap Kredit Daerah
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menilai belum terlihat urgensi yang kuat untuk melakukan pemindahan rekening gaji ASN tersebut. Ia memperingatkan bahwa jika kebijakan ditujukan untuk memperkuat likuiditas Himbara, dampaknya dapat berlawanan bagi perekonomian daerah.
Menurut Rizal, dana gaji ASN menjadi salah satu sumber dana yang relatif stabil dan murah bagi BPD. Penurunan CASA secara signifikan dapat meningkatkan cost of fund sehingga ruang bank daerah untuk menyalurkan kredit berpotensi menyempit.
Dampaknya, menurut dia, dapat merambah sektor usaha di daerah, termasuk UMKM dan sektor produktif. Perubahan sumber dana juga dikhawatirkan memicu perpindahan likuiditas dari daerah menuju bank nasional.
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut. Ia menilai pemerintah perlu terlebih dahulu menjelaskan persoalan yang hendak diselesaikan sebelum melakukan perubahan terhadap mekanisme payroll ASN.
Beberapa hal yang menurutnya perlu dijelaskan antara lain kemungkinan gangguan pembayaran gaji, tingginya biaya transaksi, lemahnya pengawasan, maupun persoalan teknologi pada BPD.
Jika persoalan dasarnya belum teridentifikasi secara jelas, perubahan secara menyeluruh dinilai perlu dikaji dari sisi biaya dan manfaat. Untuk saat ini, pemerintah masih menunggu konsolidasi internal Kementerian Keuangan sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai wacana tersebut dilakukan.
