Topik.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tidak tampak dalam agenda rapat bersama Komisi II DPR pada Selasa (15/9). Ketidakhadiran tersebut terjadi sehari setelah sejumlah pejabat di bawah kementeriannya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
Agenda rapat yang berfokus pada pembahasan pengelolaan aset pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu akhirnya diwakili oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan.
Sidang yang turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta sejumlah gubernur tersebut sempat mencatat ketidakhadiran sang menteri. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, sempat melontarkan pernyataan pembuka terkait situasi tersebut.
“Yang saya hormati, saudara Wakil Menteri ATR/BPN, beserta seluruh jajaran, yang hari ini biasanya berdua dengan menterinya,” kata Rifqi membuka rapat.
Selepas persidangan berakhir, Ossy memilih untuk tidak memberikan keterangan rinci saat disinggung awak media mengenai alasan ketidakhadiran atasannya. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pihak kementerian menghormati proses hukum yang kini sedang berjalan.
Ossy juga mengimbau seluruh pihak agar tidak membangun spekulasi liar sembari menunggu keterangan resmi yang nantinya akan disampaikan langsung oleh lembaga antirasuah.
“Jadi pada posisi itu saya bisa menjawab saat ini dari sisi Kementerian ATR/BPN, tidak perlu kita membuat spekulasi ataupun kontroversi lainnya. Kita tunggu sama-sama, APH pasti menyampaikan secara resmi apa yang terjadi,” katanya.
Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK mengamankan sejumlah pihak beserta barang bukti berupa uang dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Penyelidikan ini diduga berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.
Secara keseluruhan, terdapat 17 orang yang berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Beberapa di antaranya merupakan pejabat tinggi kementerian, termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lapri.
Selain itu, penangkapan juga menjaring Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi. Ikut diamankan pula kolega Nusron di Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.
“Untuk detail dari konstruksi perkara ini, bagaimana kronologi peristiwa tertangkap tangan, nanti kami akan update kembali karena malam ini masih akan dilakukan ekspose untuk menetapkan ya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada Nusron Wahid melalui dua nomor telepon seluler yang biasa digunakan belum membuahkan hasil hingga berita ini diturunkan.
