Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham Indonesia tidak mencerminkan buruknya kondisi fundamental ekonomi nasional. Menurutnya, persoalan yang menjadi perhatian lembaga indeks global tersebut lebih berkaitan dengan tata kelola perdagangan saham dan transparansi kepemilikan di pasar modal.
Airlangga menilai kinerja keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menunjukkan kondisi yang baik. Karena itu, pemerintah akan memusatkan perhatian pada pelaksanaan reformasi pasar modal, terutama pemenuhan ketentuan saham publik atau free float minimum sebesar 15%.
Tata Kelola Pasar Saham Jadi Sorotan MSCI
Airlangga menyampaikan pandangannya di Jakarta, Jumat (23/10/2026). Ia menekankan bahwa persoalan yang disoroti MSCI tidak berkaitan langsung dengan fundamental ekonomi Indonesia maupun kondisi keuangan emiten.
“Tetapi bagi Indonesia yang penting ini bukan kaitannya dengan fundamental ekonomi, bukan juga dengan fundamental emiten, tetapi lebih kepada governance daripada trading market khusus untuk saham yang free float,” kata Airlangga.
Pernyataan tersebut muncul setelah MSCI membuka konsultasi pada 15 Oktober 2026 mengenai usulan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Dalam proses tersebut, MSCI menyoroti sejumlah persoalan, termasuk transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta pelaksanaan reformasi pasar modal yang dinilai belum memadai.
Keputusan akhir mengenai usulan perubahan klasifikasi tersebut dijadwalkan diumumkan paling lambat pada 30 Juni 2027. Perkembangan ini menjadi perhatian pemerintah dan pelaku pasar karena status klasifikasi dapat memengaruhi posisi saham Indonesia dalam indeks yang menjadi acuan investor global.
Pemerintah Benahi Ketentuan Free Float 15 Persen
Salah satu persoalan yang diakui Airlangga adalah masih adanya emiten yang belum memenuhi ketentuan minimum free float sebesar 15%. Free float merupakan porsi saham perusahaan yang tersedia untuk diperdagangkan oleh masyarakat, di luar saham yang dimiliki pemegang saham pengendali dan pihak tertentu.
Porsi saham publik yang memadai dinilai penting untuk mendukung likuiditas perdagangan serta memperluas kesempatan investor bertransaksi di bursa.
Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI telah menyiapkan peningkatan batas minimum free float menjadi 15% secara bertahap. Emiten yang belum memenuhi persyaratan tersebut perlu menyesuaikan kepemilikan saham publik sesuai ketentuan dan masa transisi yang berlaku.
Airlangga menilai penerapan aturan tersebut menjadi salah satu pekerjaan utama dalam pembenahan pasar modal. Selain memenuhi ketentuan kepemilikan publik, transparansi perdagangan juga menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kepercayaan investor.
Airlangga Sebut Kinerja Keuangan Emiten Masih Baik
Di tengah perhatian MSCI terhadap pasar saham Indonesia, Airlangga menyatakan bahwa kinerja keuangan emiten masih relatif baik. Ia merujuk pada capaian laba rugi perusahaan serta kemampuan emiten membagikan dividen kepada pemegang saham.
“Dan kedua kalau kita lihat fundamental dari emiten atau perusahaan yang listing di stock market dari segi profit and loss-nya juga sudah baik, dari segi dividend payout-nya juga sudah baik,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, pemerintah masih perlu menyelesaikan persoalan free float pada sejumlah perusahaan dan memperhatikan saham-saham yang masuk dalam daftar tunggu MSCI.
Implementasi Reformasi Pasar Modal Jadi Prioritas
Airlangga menegaskan bahwa agenda reformasi pasar modal yang telah disiapkan tidak cukup berhenti pada tahap perencanaan. Pemerintah kini perlu memastikan berbagai kebijakan tersebut dijalankan secara nyata.
“Nah, yang kemarin kami bilang bahwa program daripada reformasi capital market itu sudah diterima. Tinggal sekarang implementasi dari program tersebut,” pungkasnya.
Pernyataan itu menempatkan pelaksanaan reformasi sebagai fokus pemerintah dalam merespons evaluasi MSCI. Pemenuhan free float, transparansi kepemilikan saham, dan perbaikan tata kelola perdagangan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pembenahan pasar modal Indonesia.
