Pemerintah mengkaji pengembangan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) di Indonesia Timur, dengan Sulawesi dan Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai kawasan potensial. Rencana ini disiapkan untuk memperluas investasi infrastruktur digital yang selama ini masih terkonsentrasi di Indonesia bagian barat.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Wayan Toni Supriyanto mengatakan, penentuan lokasi perlu mempertimbangkan kesiapan pasar, sumber daya, pasokan energi, serta konektivitas nasional dan internasional. Pemerintah juga tengah mengkaji lokasi, kepastian energi, konektivitas cadangan, dan penyederhanaan perizinan.
“Kami perlu memprioritaskan kawasan-kawasan tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, pasokan energi dan kesesuaian lokasi juga merupakan hal penting,” kata Wayan dalam diskusi panel Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Selasa (20/10/2026).
Menurut Wayan, pembangunan fisik dan investasi saja tidak cukup untuk memastikan pusat data dapat beroperasi dengan andal. Setiap lokasi juga perlu ditopang ekosistem yang mampu memenuhi kebutuhan penggunanya.
Konektivitas dan pasokan energi jadi perhatian
Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah menyusun regulasi mengenai kabel bawah laut dan pusat data. Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kedua hal itu telah disiapkan dan sedang memasuki tahap konsultasi publik.
Pemerintah juga menyiapkan konektivitas cadangan menuju pusat konektivitas nasional dan internasional untuk mendukung pusat data di wilayah timur. “Untuk mendorong pembangunan pusat data di Indonesia bagian timur, kami juga menyediakan konektivitas cadangan menuju pusat konektivitas nasional dan internasional. Dengan begitu, pusat data di luar Jawa dan Batam tidak menjadi fasilitas yang terisolasi,” jelas Wayan.
Selain jaringan cadangan, Wayan menyebut pasokan listrik, gardu induk, ketersediaan air untuk pendinginan, dan mitigasi risiko bencana sebagai unsur yang perlu disiapkan. Penyederhanaan perizinan juga menjadi perhatian agar pembangunan infrastruktur digital dapat berjalan lebih efektif.
Pengembangan investasi, lanjut Wayan, akan dilakukan bertahap dengan memperhitungkan perkembangan pasar dan kesiapan ekosistem di tiap wilayah. Sulawesi dan Kupang termasuk kawasan di luar Jawa yang dapat dipertimbangkan sesuai potensi dan kebutuhan pasarnya.
Untuk memastikan kesiapan lahan dan biaya, pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi dengan PLN, operator jaringan, instansi yang menangani pertanahan, serta investor. “Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, operator jaringan, instansi yang menangani pertanahan, serta investor sangat diperlukan. Kolaborasi ini penting untuk memberikan kepastian mengenai ketersediaan lahan dan biaya,” ungkap Wayan.
Wayan menambahkan, perencanaan infrastruktur perlu melibatkan pemerintah, industri, dan dunia pendidikan. Kemampuan kontraktor dalam negeri serta kesiapan jaringan dan pasokan listrik juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan AI Factory dan infrastruktur digital nasional.
“Kita membutuhkan konektivitas berkapasitas tinggi untuk mendukung AI. Kita juga harus memastikan tidak ada lagi keterlambatan dan kekurangan kapasitas koneksi, baik pada jaringan backbone, jaringan penghubung, maupun jaringan akses,” tegas Wayan.
Pemerintah berharap perencanaan lokasi, penguatan konektivitas, kepastian energi, dan koordinasi lintas sektor dapat memperluas pengembangan pusat data di berbagai daerah. “Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang investasi infrastruktur digital yang lebih merata sekaligus memperkuat kesiapan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi digital dan pengembangan AI hingga 2030,” ucap Wayan.
Investasi pusat data dan dampak ekonomi
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia atau Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) Hendra Suryakusuma sebelumnya menyebut pusat data dapat menjadi mesin pertumbuhan baru ekonomi digital nasional karena membutuhkan investasi besar.
Hendra mencatat kebutuhan investasi untuk pembangunan pusat data mencapai US$10 juta per megawatt (MW). Ia juga memaparkan skala investasi untuk pembangunan berkapasitas 100 MW, serta estimasi tenaga kerja dan potensi pendapatan listrik dalam sejumlah skenario.
| Konteks | Kapasitas | Angka yang disampaikan |
|---|---|---|
| Kebutuhan investasi pusat data | 1 MW | US$10 juta |
| Contoh investasi pembangunan pusat data | 100 MW | US$1 miliar |
| Tenaga kerja dalam proyek pembangunan | 30 MW | 1.300 orang |
| Ilustrasi potensi pendapatan dari pembelian listrik | 1 GW dalam satu bulan | Rp1,5 triliun |
“Atas dasar itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Danantara menjadikan sektor infrastruktur digital sebagai bagian rencana strategis,” ungkap dia kepada Investor Daily, belum lama ini.
Hendra mengatakan pembangunan pusat data akan berlangsung masif di Indonesia dan mendorong ekonomi nasional. Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB).
Menurut Hendra, pemerintah memberi perhatian khusus pada sektor ini dengan membentuk koordinasi satu pintu (one desk) untuk investasi pusat data. Instansi yang dilibatkan meliputi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Danantara, Kementerian Perindustrian, Kemkomdigi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengingat kebutuhan listrik pusat data.
Ia menyebut proyek pembangunan pusat data berkapasitas 30 MW dapat menyerap 1.300 tenaga kerja. Setelah beroperasi untuk cloud computing, e-commerce, atau AI factory, pusat data juga memiliki dampak ekonomi turunan.
“Kami sedang mengkaji dampak terhadap pembangunan data center di Indonesia terhadap pertumbuhan PDB dan pendapatan pemerintah. Sebagai ilustrasi, jika satu bulan data center tumbuh menjadi 1 GW, potensi pendapatan mencapai Rp 1,5 triliun dari pembelian listrik,” ungkap dia.
