Topik.id — Pemanfaatan data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas program bantuan sosial pemerintah. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Media Wahyudi Askar menilai pemerintah perlu memiliki basis data ekonomi masyarakat yang lebih aktual agar kebijakan bansos tidak terlalu bergantung pada estimasi dan pemodelan statistik.
Media mengusulkan sistem Coretax dikembangkan lebih luas untuk merekam kondisi ekonomi masyarakat, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan kepemilikan aset. Menurut dia, pendekatan tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi penerima bantuan secara lebih tepat sekaligus menyesuaikan status penerima ketika kondisi ekonominya berubah.
Coretax Dinilai Bisa Perkuat Basis Data Ekonomi
Media menilai Coretax seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sistem administrasi perpajakan bagi wajib pajak. Sistem tersebut, menurut dia, berpotensi dikembangkan menjadi basis data ekonomi masyarakat secara lebih luas.
Dengan informasi yang diperbarui secara berkala, pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi ekonomi rumah tangga secara lebih langsung. Data tersebut kemudian dapat menjadi dasar untuk menentukan siapa yang membutuhkan bantuan dan siapa yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria.
Dalam skema yang diusulkan, masyarakat dapat memperbarui informasi pendapatan maupun aset melalui sistem. Ketika kondisi ekonomi berada di bawah batas tertentu, data tersebut dapat menjadi indikator untuk memperoleh bantuan sosial.
Sebaliknya, ketika pendapatan dan aset meningkat, status penerima dapat disesuaikan. Mekanisme ini dinilai memungkinkan penyaluran bantuan berjalan lebih dinamis mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
Kualitas Data Menentukan Ketepatan Bansos
Media juga menyoroti penggunaan klasifikasi desil dan Proxy Means Testing (PMT) dalam mengukur kondisi sosial ekonomi. Menurut dia, metode statistik memiliki keterbatasan apabila data yang menjadi input sejak awal tidak akurat.
Persoalan tersebut penting karena hasil pengolahan data sangat bergantung pada kualitas basis data. Bahkan penggunaan teknologi seperti regresi maupun machine learning tidak otomatis menghasilkan keputusan yang tepat apabila data dasarnya bermasalah.
Karena itu, pembenahan basis data dinilai perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah memperluas penggunaan model statistik untuk menentukan penerima bantuan.
Cash Transfer Dinilai Lebih Efektif
Selain sistem pendataan, Media mendorong pemerintah mengevaluasi bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Dia menilai bantuan dalam bentuk barang seperti beras dan sembako memiliki risiko lebih besar dimanfaatkan sebagai instrumen kepentingan politik.
Sebagai alternatif, pemerintah dinilai dapat meningkatkan porsi bantuan tunai langsung atau cash transfer. Skema tersebut dianggap memberikan fleksibilitas lebih besar kepada penerima dalam memenuhi kebutuhan sesuai kondisi masing-masing.
Media juga menilai Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menjadi salah satu contoh skema yang memiliki dampak fiskal lebih kuat. Dengan basis data yang lebih akurat dan mekanisme bantuan tunai yang tepat sasaran, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas belanja perlindungan sosial sekaligus mengurangi risiko salah sasaran.
