Topik.id — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Indonesia dalam kondisi aman. Pemerintah memiliki kontrak impor LPG jangka panjang dengan Amerika Serikat (AS) yang menjadi salah satu penopang ketersediaan energi tersebut.
Jaminan pasokan itu sekaligus menjadi dasar pemerintah untuk mempertahankan harga LPG nonsubsidi. Bahlil menegaskan tidak ada rencana menaikkan harga LPG nonsubsidi di tengah dinamika pasokan energi yang terjadi saat ini.
Kontrak Impor AS Menjadi Penopang Pasokan LPG
Bahlil mengatakan persoalan pasokan LPG tidak menjadi masalah karena Indonesia telah memiliki perjanjian impor dalam jangka panjang. Kontrak tersebut menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan komoditas energi Indonesia dengan AS dengan nilai mencapai USD15 miliar.
“LPG no issue (tidak ada masalah), karena kita sudah mendapat kontrak jangka panjang,” ujar Bahlil dalam acara Innovation Technology for Social and Environmental Awards (InTechSEA) di Jakarta, Selasa, 15 September 2026, dikutip Antara.
Dengan adanya kontrak tersebut, pemerintah memiliki kepastian pasokan LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi ini juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak melakukan penyesuaian harga LPG nonsubsidi.
Bahlil sekaligus menjelaskan posisi rencana kerja sama energi dengan Rusia. Menurutnya, pembahasan Indonesia dengan Rusia sejauh ini masih berfokus pada kebutuhan minyak mentah atau crude oil.
Sementara untuk LPG, sumber impor jangka panjang yang saat ini digunakan Indonesia masih berasal dari AS. Dengan demikian, belum ada perubahan sumber utama pasokan LPG sebagaimana pembahasan mengenai impor minyak dari Rusia.
Cadangan BBM Nasional Masih Dalam Pemantauan
Selain memastikan LPG aman, Bahlil sebelumnya turut memberikan penjelasan mengenai kondisi cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Saat ini, cadangan BBM disebut berada di kisaran 20 hari, sedangkan standar nasional berada pada rentang 21 hingga 28 hari.
Kondisi tersebut menjadi sorotan setelah muncul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, khususnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahlil mengaku telah mengecek langsung penyebab terjadinya antrean tersebut.
Menurut dia, fenomena antrean tidak semata-mata disebabkan persoalan ketersediaan BBM. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan.
Sebagian pengguna yang sebelumnya membeli BBM nonsubsidi kemudian beralih menggunakan BBM subsidi. Perubahan pola konsumsi tersebut meningkatkan tekanan terhadap penyaluran Pertalite dan Biosolar di sejumlah wilayah.
Bahlil tidak mempersoalkan masyarakat yang melakukan peralihan konsumsi. Namun, ia mengingatkan kelompok masyarakat yang dinilai mampu agar tetap menggunakan BBM nonsubsidi sehingga kuota subsidi dapat lebih tepat sasaran.
Pemerintah pun terus memantau kondisi distribusi BBM sekaligus menjaga ketersediaan energi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
