Topik.id — Para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap temuan mengenai dua serangan militer Amerika Serikat (AS) di Iran yang disebut menewaskan sedikitnya 177 warga sipil. Berdasarkan laporan Misi Pencari Fakta Independen Internasional untuk Iran, terdapat dasar kuat untuk meyakini bahwa kedua serangan tersebut merupakan serangan tanpa pandang bulu.
Dua insiden yang menjadi perhatian terjadi pada 28 Februari 2026 di Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh, Minab, serta sebuah kompleks olahraga di Lamerd. Serangan di Minab menjadi perhatian besar karena sebagian besar korban disebut merupakan anak-anak yang berada di lingkungan sekolah ketika serangan berlangsung.
Serangan Minab Tewaskan 156 Orang Termasuk 120 Anak
Menurut temuan misi PBB, serangan terhadap sekolah dasar di Minab menyebabkan sedikitnya 156 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 120 korban disebut merupakan anak-anak. Sekolah itu berada di sekitar kompleks angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang turut menjadi sasaran serangan pada hari yang sama.
Para ahli PBB mengatakan bangunan sekolah dapat dikenali secara jelas sebagai objek sipil. Tim juga tidak menemukan informasi yang menunjukkan sekolah tersebut digunakan untuk kepentingan militer.
Sejumlah bukti kemudian dianalisis untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Laporan itu mencakup informasi mengenai penyelidikan awal militer AS serta penggunaan rudal Tomahawk.
Berdasarkan rangkaian bukti tersebut, misi PBB menyatakan terdapat dasar kuat untuk meyakini bahwa pasukan AS melakukan serangan terhadap sekolah. Para ahli juga menilai sekolah tersebut merupakan sasaran serangan, bukan bangunan yang terkena rudal meleset atau kerusakan sampingan dari serangan terhadap fasilitas IRGC.
Militer AS disebut belum mempublikasikan hasil penyelidikan terkait insiden Minab. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth sebelumnya menegaskan bahwa negaranya tidak pernah menargetkan objek sipil.
Lamerd Disorot karena Korban Sipil dan Penggunaan PrSM
Insiden kedua berlangsung di Lamerd pada tanggal yang sama. Sedikitnya 21 warga sipil, termasuk tujuh anak-anak, dilaporkan meninggal akibat serangan yang mengenai kompleks olahraga dan kawasan permukiman di sekitarnya.
Laporan misi pencari fakta PBB menyebut rudal Precision Strike Missile (PrSM) menyebarkan butiran tungsten di area yang terdampak. Meski demikian, tim tidak menemukan bukti bahwa kompleks olahraga tersebut digunakan untuk kepentingan militer.
Atas dasar temuan itu, para ahli kembali menyatakan adanya dasar kuat untuk meyakini keterlibatan AS dalam serangan tersebut. Namun, militer AS membantah melakukan serangan di Lamerd maupun menggunakan PrSM di lokasi itu.
Misi PBB kemudian menyatakan kedua insiden tersebut memberikan dasar kuat untuk meyakini adanya kejahatan perang berupa peluncuran serangan tanpa pandang bulu yang menewaskan atau melukai warga sipil serta merusak objek sipil.
PBB Juga Soroti Tindakan Pemerintah Iran
Selain operasi militer AS, laporan PBB turut menyoroti tindakan aparat Pemerintah Iran selama gelombang demonstrasi yang berlangsung pada Desember 2025 hingga Januari 2026.
Para ahli menemukan dugaan penggunaan kekuatan mematikan secara luas, penangkapan massal, penyiksaan, hingga serangan terhadap fasilitas kesehatan. Aparat keamanan disebut menggunakan senapan serbu dari atap dan posisi tinggi untuk menghadapi kerumunan.
Sejumlah demonstran juga dilaporkan mengalami luka serius akibat tembakan peluru gotri. Dalam laporan tersebut, sedikitnya 29 pria disebut telah dieksekusi setelah menjalani persidangan cepat terkait kerusuhan.
Data mengenai jumlah korban meninggal berbeda. Pemerintah Iran mencatat sekitar 3.000 kematian, sedangkan Human Rights Activists News Agency (Hrana) menyatakan telah mengonfirmasi lebih dari 7.000 korban.
Misi PBB menyimpulkan terdapat dasar kuat untuk meyakini bahwa otoritas Iran melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya.
Laporan tersebut menggambarkan warga sipil Iran berada dalam situasi sulit akibat dugaan pelanggaran berat oleh pemerintahnya serta konflik bersenjata yang melibatkan Iran, AS, dan Israel.
