Topik.id — Pemerintah Kota Mojokerto kembali memperkuat pemenuhan data pembangunan sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Fokus tersebut diarahkan pada penyediaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026.
Penekanan terhadap kualitas data disampaikan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Data Dukung Indikator I-SIM Tahun 2026 di Ruang Rapat Jawa I BAPPERIDA Kota Mojokerto, Selasa (15/9/2026). Menurutnya, data daerah memiliki peran penting untuk menggambarkan perkembangan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.
Kualitas Data Menjadi Fokus I-SIM 2026
Ika Puspitasari atau yang akrab disapa Ning Ita meminta seluruh perangkat daerah memahami aspek utama yang menjadi perhatian dalam penilaian I-SIM. Menurut dia, penilaian tidak berfokus pada banyaknya program yang dijalankan pemerintah daerah untuk mendukung SDGs, melainkan pada ketersediaan data pendukung yang menggambarkan kondisi pembangunan.
Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memastikan data yang disampaikan sesuai kondisi di lapangan. Validitas informasi menjadi penting agar indikator pembangunan yang digunakan dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi Kota Mojokerto.
Pendekatan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan Indonesia untuk menyusun laporan mengenai perkembangan pencapaian 17 tujuan SDGs.
Target SDGs 2030 Semakin Dekat
Ning Ita menyebut waktu menuju target SDGs 2030 semakin terbatas. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap data dari pemerintah daerah menjadi semakin besar.
Data yang dihimpun melalui daerah nantinya dapat menjadi bagian dari gambaran pencapaian pembangunan berkelanjutan Indonesia. Informasi tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan pelaporan dalam forum yang lebih tinggi, termasuk dalam konteks kontribusi Indonesia terhadap agenda pembangunan berkelanjutan global.
Dengan cakupan indikator yang luas, pemenuhan data I-SIM membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah. Aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan tercakup dalam agenda pembangunan berkelanjutan.
Kolaborasi Perangkat Daerah Perlu Diperkuat
Pemerintah Kota Mojokerto mendorong kepala perangkat daerah tidak memandang pemenuhan data I-SIM hanya sebagai kegiatan administratif. Menurut Ning Ita, kontribusi tersebut menjadi bagian dari upaya daerah dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Koordinasi antarorganisasi perangkat daerah menjadi salah satu faktor penting agar kebutuhan data dapat dipenuhi secara lengkap. Setiap sektor memiliki indikator berbeda, sehingga konsistensi pencatatan dan penyampaian informasi menjadi bagian dari proses tersebut.
Meski I-SIM bukan kewajiban yang secara khusus melekat pada tugas setiap perangkat daerah, Pemkot Mojokerto menempatkannya sebagai bentuk kontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.
Mojokerto Pertahankan Konsistensi I-SIM
Kota Mojokerto telah mengikuti I-SIM sejak 2022. Partisipasi tersebut berlanjut hingga 2026 sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.
Pada I-SIM 2025, Kota Mojokerto tercatat berada di peringkat kedelapan dari 77 kota di Indonesia yang mengikuti program tersebut. Capaian itu menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pemenuhan data pada pelaksanaan I-SIM 2026.
Dengan penguatan kualitas informasi dan koordinasi lintas perangkat daerah, Mojokerto berupaya menjaga konsistensi kontribusinya terhadap pengukuran capaian SDGs di tingkat nasional.
