Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program perlindungan sosial (perlinsos) digital pada 10 November 2026. Dalam skema yang disiapkan, bantuan sosial akan disalurkan sebagai transfer tunai kepada warga yang berhak, bukan lagi melalui subsidi barang.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rencana peluncuran itu telah disampaikan kepada Prabowo dalam rapat bersama jajaran ekonomi pemerintah. Skema tersebut diarahkan agar bantuan lebih tepat diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Perlinsos yang akan di-roll out atau diluncurkan oleh Presiden (Prabowo) pada tanggal 10 November. Karena perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak mendapat bantuan sosial dari pemerintah, yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi, pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” ujar Luhut dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
Uji coba menjangkau 514 kabupaten dan kota
Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat mengatakan uji coba digitalisasi perlinsos telah mencakup seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia. Hingga saat ini, 11,5 juta kepala keluarga (KK) tercatat dalam program tersebut, dengan bantuan 775 ribu agen untuk mendaftarkan warga.
Portal perlinsos menerima lebih dari 600 ribu pendaftar setiap hari. Pemerintah mengembangkan sistem digital ini untuk memperbaiki pendataan penerima sehingga penyaluran bantuan lebih transparan dan tepat sasaran.
| Indikator | Data |
|---|---|
| Cakupan uji coba | 514 kabupaten/kota |
| Kepala keluarga terdaftar | 11,5 juta KK |
| Agen pendaftaran | 775 ribu agen |
| Pendaftar harian di portal | Lebih dari 600 ribu |
| Penurunan exclusion error dalam uji coba di Bali | 24,1 persen |
| Penurunan inclusion error dalam uji coba di Bali | 4,1 persen |
| Rata-rata nilai bantuan dari berbagai program yang dihimpun untuk skema transfer tunai | Rp5,4 juta per orang |
Firman menyampaikan hasil studi uji coba di Bali kepada Presiden. “Kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden hasil studi kami terkait dengan piloting di Provinsi Bali. Jadi, dengan menggunakan perlinsos digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1 persen dan inclusion error juga bisa turun 4,1 persen,” jelas Firman.
Exclusion error adalah keadaan ketika warga yang berhak tidak menerima bantuan. Sebaliknya, inclusion error terjadi saat bantuan diterima oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria.
Pemutakhiran data ditargetkan rampung akhir 2026
Pemerintah menargetkan integrasi dan pemutakhiran data penerima selesai pada akhir 2026. Setelah itu, penyaluran bansos dengan skema baru akan mulai diuji pada kuartal I 2027.
| Waktu | Agenda |
|---|---|
| 10 November 2026 | Peluncuran perlinsos digital oleh Presiden Prabowo Subianto |
| Akhir 2026 | Target penyelesaian integrasi dan pemutakhiran data penerima |
| Kuartal I 2027 | Uji penyaluran bansos melalui skema baru |
Pemutakhiran dilakukan dengan menggabungkan data kependudukan Direktorat Jenderal Dukcapil dan data kementerian serta lembaga lain menggunakan kecerdasan buatan (AI). Pemerintah juga membuka pendaftaran bagi masyarakat agar warga yang memenuhi kriteria dapat masuk dalam pendataan.
Meski nilai rata-rata bantuan dari sejumlah program yang dihimpun untuk skema transfer tunai disebut mencapai Rp5,4 juta per orang, jumlah penerima dan penerapannya masih menunggu hasil pemutakhiran data serta kesiapan sistem digital pemerintah.
